INFO JABAR– Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan desa sebagai basis untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meminta pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana.

Selain itu, kata dia, masyarakat perlu diberi pencerahan soal kesehatan ibu dan anak serta peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pihaknya akan mendorong agar 5.635 desa menjadi basis perjuangan BKKBN.

“Masing-masing desa membantu terhadap program KB. Dalam APBD anggaran belanja desa, bantuan keuangan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, cukup meningkat,” kata Iwa setelah menghadiri seminar kependudukan yang digelar BKKBN Jawa Barat di Bandung, Selasa, 28 Agustus 2018.

Iwa menuturkan, saat ini, baru 15 persen desa di Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran untuk kependudukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu BKKBN meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. BKKBN akan menyeleksi 2.000 tokoh masyarakat desa menjadi penyuluh KB dan anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 27 miliar.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso mengatakan tokoh masyarakat atau ulama sangat berperan dalam mengendalikan penduduk. Mereka efektif mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

“Para tokoh ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujar Teguh.

Teguh juga menjelaskan, pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Jawa Barat bagian selatan. “Permasalahan fertilitas di Jabar Selatan disebabkan usia kawin yang masih muda,” katanya.

Dia optimistis target fertilitas kembali turun di angka 2,2 pada 2019 mendatang akan tercapai. “Insya Allah kalau komitmennya seperti yang disampaikan Pak Sekda, akan tercapai, apalagi Pemda Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran kepada 2.000 tenaga penggerak desa,” tuturnya. (*)