Dianggap Banyak Mudarat, Polisi Larang #2019GantiPresiden

Reporter

Antara

Minggu, 26 Agustus 2018 13:58 WIB

Spanduk berukuran besar bertuliskan #2019GantiPresiden saat Deklarasi Akbar Relawan #2019GantiPresiden di depan pintu barat daya Monas, Jakarta, 6 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melarang deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah hukum mereka. "Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak yang menentang," kata Kapolda Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Didi Haryono, Ahad, 26 Agustus 2018.

Baca: Hotel Dikepung Massa, Ahmad Dhani Batal Hadir #2019GantiPresiden

Rencananya, sejumlah organisasi bakal menggelar deklrasi #2019GantiPresiden di Eks Cafe Nineteen, Pontianak hari ini. Acara ini pun menuai penolakan dari elemen organisasi kemasyarakatan lainnya.

Didi mengatakan keputusan polisi melarang deklarasi tersebut karena murni alasan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kamtibmas di sini kondusif sekali dan saat ini masih bergelut dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sehingga jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya," kata Didi.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengatakan sejauh ini belum mengetahui organisasi mana yang bakal menggelar deklarasi #2019GantiPresiden. Sebab, kelompok tersebut belum mengajukan izin. Makanya, ia menegaskan polisi tidak segan membubarkan kelompok masyarakat yang tetap nekat menggelar deklarasi.

Advertising
Advertising

Simak juga: Polisi Bisa Bubarkan #2019GantiPresiden Jika Sebabkan Konflik

Hari ini, gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan di beberapa tempat seperti Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Namun, gesekan antara kubu pendukung dengan penolak gerakan tersebut cukup kuat. Di Pekanbaru, misalnya, penentang #2019GantiPresiden sampai menghadang aktivis gerakan tersebut, Neno Warisman, agar tidak bisa keluar dari bandara.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya