TEMPO Interaktif, Jakarta:Forum korban tragedi Tanjung Priok mengancam akan mempraperadilankan Kejaksaan Agung jika tidak segera melimpahkan berkas perkara pelanggaran HAM berat ini ke pengadilan adhoc HAM. Kami juga akan tetap mengajukan pra peradilan jika nama Soeharto, Try Sutrisno dan LB Moerdani tidak ada dalam daftar terdakwa, kata Beni Biki, wakil dari korban Tanjung Priok di hadapan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Antasari Azhar, di Jakarta, Kamis (24/4) siang. Kedatangan warga korban Tanjung Priok didampingi Ori Rahman, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). Mereka membawa sejumlah poster yang menuntut kejaksaan serius menangani tragedi yang terjadi hampir 20 tahun lalu ini. Sampai hari ini, sudah 26 bulan, kasus ini mengendap di Kejaksaan Agung tanpa perkembangan yang jelas, kata Ori kepada pers. Ori juga menuding sejumlah bekas penanggungjawab keamanan ketika tragedi ini terjadi, memanfaatkan proses hukum yang terkatung-katung, dengan menawarkan islah. Islah ini jelas tidak murni, karena buru-buru dilakukan ketika kasusnya sudah sampai di Kejaksaan Agung, kata Ori. Tudingan Ori dibenarkan Ny. Warsini, salahsatu pihak yang terlibat dalam islah dengan bekas Pangdam Jaya Jenderal (purn) Try Sutrisno. Kami frustasi sehingga mau saja ketika ada tawaran islah, kata Warsini. Ia lalu meminta Kejaksaan Agung tidak membatalkan proses hukum meski ada islah. Kami minta proses hukum terus berjalan, kata Warsini. Biki menambahkan bahwa Kejaksaan Agung terkesan lambat dan sengaja mengulur waktu dalam menangani tragedi ini. Orang-orang yang hilang dan tewas ketika itu, nampaknya hanya jadi korban pinggiran yang tak ada artinya, kecam Biki. Ia mencurigai ada intervensi dari pihak militer untuk mengamankan para perwiranya duduk di kursi pesakitan. Namun, Juru Bicara Kejaksaan Agung membantah sinyalemen Biki. Menurutnya, tertundanya pelimpahan berkas perkara Tanjung Priok ke pengadilan lebih disebabkan kesibukan para jaksa dalam Satgas HAM Kejaksaan Agung yang terlibat dalam proses persidangan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur di pengadilan adhoc HAM Jakarta Pusat. Peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan belasan aktivis Islam pada 1984, menyeret 14 orang terdakwa yakni; Danjen Kopassus Mayor Jenderal Sriyanto Muntasram, Mayor Jenderal (Purn) Pranowo; Mayor Jenderal (Purn) Rudolf Butarbutar; dan Kapten Infantri Sutrisno Mascung serta sepuluh prajurit berpangkat sersan dua. Tentang tidak masuknya nama Soeharto, Beny Moerdani dan Try Sutrisno dalam daftar tersangka, kata Antasari, lebih banyak disebabkan proses penyidikan di lapangan tidak menemukan keterkaitan langsung maupun tak langsung ketiga bekas pejabat tinggi itu. Keterangan Antasari langsung dibantah Ori, yang menjelaskan dalam investigasi Kontras ditemukan adanya kunjungan dari Moerdani dan Try ke RS. Cipto Mangunkusumo setelah pecah bentrokan massa itu. Anehnya, setelah mereka berdua datang, jenazah korban tidak dikembalikan pada keluarganya melainkan dikuburkan di beberapa lokasi terpisah, kata Ori geram. Ori juga menuding memang ada kebijakan nasional dari pemerintah untuk menindak secara keras kelompok yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Karena itulah, Soeharto juga seharusnya menjadi tersangka sesuai UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, kata Ori lagi. Selanjutnya, Ori menantang Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara di hadapan publik untuk menguji temuan tim investigasi Kontras dengan hasil penyidikan Kejaksaan Agung. (Wahyu Dhyatmika TEMPO News Room)