Soal Rotasi Pejabat Internal, Pimpinan KPK Dinilai Antikritik

Jumat, 17 Agustus 2018 06:25 WIB

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan tentang alasan lembaganya menolak pasal tentang korupsi dimasukkan dalam rancangan KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Tempo Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak merespons pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo yang meminta orang luar tak perlu ikut campur mengenai rotasi sejumlah pejabat di lingkungan KPK. Dahnil menilai ada masalah serius yang berkaitan dengan integritas para pimpinan KPK.

Baca: Rotasi Pejabat KPK, Agus Rahardjo: Orang Luar Jangan Ikut Campur

"Untuk transparan dan akuntabel saja mereka abai. Sekaligus kok tiba-tiba justru antikritik dan takut dengan partisipasi publik," kata Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 16 Agustus 2018. "Beliau lupa bahwa KPK selama ini masih eksis karena 'dijaga' oleh publik."

Ketua KPK Agus Rahardjo enggan menanggapi ihwal protes yang dilayangkan wadah pegawai KPK terkait dengan keputusannya merotasi sejumlah pejabat. Ia meminta orang luar tak terlibat dalam masalah ini.

"Saya enggak mau berkomentar itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dan ikutkan orang luar, dong. Ini urusan internal jadi sebaiknya orang luar enggak boleh ikut campurlah" kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Baca: Eks Penasihat KPK: Batalkan Pelantikan Pejabat KPK Hasil Rotasi

Menurut Agus, ia dan jajaran pemimpin KPK lain sudah bertemu dengan pihak yang melayangkan protes terhadap kebijakannya itu dan memberikan penjelasan. Namun ia enggan memastikan apakah masalah ini sudah selesai atau belum.

Polemik itu muncul setelah pimpinan KPK melakukan rotasi terhadap 14 pejabat eselon I dan II dengan alasan sudah terlalu lama berada di posisi tersebut. Namun hal ini menuai kritik dari wadah pegawai KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap meminta rotasi itu dihentikan. Dia mengatakan proses mutasi tidak transparan dan berpotensi merusak independensi KPK.

Baca juga: KPK Bakal Rotasi 14 Pejabat Setara Eselon II dan III

Advertising
Advertising

Dahnil mengatakan bahwa para pimpinan perlu belajar dari sejarah dan rekam kerja KPK yang telah ada. Selama ini, kata dia, KPK selalu mendapat back up dari masyarakat sipil yang sempat disebut Agus sebagai orang luar.

Dahnil menyebutkan beberapa kasus, seperti cicak versus buaya dan revisi undang-undang KPK. Pendiri Madrasah Antikorupsi ini berujar dalam kasus-kasus itu semuanya melibatkan orang luar yang seolah tak perlu ikut campur tersebut.

Karena itu, Dahnil menilai ada masalah serius dengan integritas pimpinan KPK saat ini, sehingga muncul kalimat agar orang luar tidak perlu ikut campur. "Yang perlu beliau catatan adalah masyarakat sipil tidak ikut campur dalam hal penyelidikan dan penyidikan atau kasus yang ditangani oleh KPK, tapi melakukan koreksi terkait dengan tata kelola lembaga publik bernama KPK," tuturnya.

Baca: Agus Rahardjo Ungkap Alasan Rotasi 14 Pejabat KPK

Dahnil melanjutkan, harusnya pimpinan KPK berani mengucapkan tegas dan keras mengenai orang luar yang berusaha ikut campur dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK. Bukan justru melarang orang untuk melakukan koreksi mengenai tata kelola KPK. "Itu baru keren dan berani," katanya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya