Prabowo - Sandiaga Gelar Tiga Pertemuan Ini Seusai Daftar Pilpres

Jumat, 17 Agustus 2018 05:50 WIB

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berpose di hadapan awak media saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Dari hasil keputusan bersama tiga partai, yakni PKS, PAN, dan Gerindra, menunjuk Sandiaga sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. TEMPO/Subekti

3. Prabowo-Sandiaga Bertemu PBNU

Tak sampai 24 jam seusai bertemu dengan Jusuf Kalla, Prabowo-Sandiaga mengelar pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pertemuan tersebut di gelar di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku banyak berdiskusi dengan pimpinan PBNU. Menurut Prabowo, para pimpinan PBNU juga menitipkan saran dan harapan agar dia dan Sandi benar-benar berfokus pada isu ekonomi.

Baca: Prabowo - Sandiaga Minta Doa Restu PBNU Hadapi Pilpres 2019

Prabowo pun membeberkan sejumlah persoalan ekonomi yang sering dia rujuk sebelumnya, di antaranya kemiskinan, harga bahan pokok tak terjangkau, dan banyaknya orang putus asa karena kelaparan. Prabowo menyebut hal itu sebagai keprihatinan di usia kemerdekaan Indonesia yang menginjak angka 73 tahun.

"Pimpinan NU menaruh harapan, kami diingatkan untuk memikirkan dan merumuskan strategi pembangunan yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu," ujarnya.

Prabowo juga memuji NU sebagai organisasi masyarakat yang bijaksana menyikapi kontestasi pilpres 2019. Prabowo menilai, NU tidak akan berpolitik praktis mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019. "Ya saya kira sikap NU sangat wise, NU tidak akan berpolitik praktis," kata Prabowo.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj (tengah) diapit bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno di kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Hal ini disampaikan Prabowo saat ditanya apakah PBNU sudah merestui dirinya dan Sandiaga Uno menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di pilpres 2019. Kata Prabowo, NU bukan hanya organisasi yang mewakili kalangan nahdliyin, tetapi sekaligus penjaga moral.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebelumnya mengatakan secara organisasi NU mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin atau Jokowi - Ma'ruf di pemilihan presiden 2019. Itu karena Ma'ruf adalah ais am sekaligus kiai sepuh di PBNU.

Meski demikian, kata Said, PBNU tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung, termasuk pasangan Prabowo - Sandiaga. "Monggo saja kalau mau datang. Kami terbuka, pasti saya terima," ujar Said di Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Selain bertemu dengan Muhammadiyah, PBNU, dan Wapres JK, Prabowo dan Sandiaga juga berjalan sendiri-sendiri bertemu denga tokoh-tokoh lain. Bahkan, Prabowo saat ini masih mengupayakan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum perhelatan pilpres 2019.

BUDIARTI UTAMI P. | CHITRA P. | DEWI NURITA | VINDRY F.

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

17 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

17 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

20 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

21 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya