TEMPO Interaktif, Kupang:Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mulai resah dengan aksi masyarakat yang menggunduli sebagian besar lahan produktif di daerah itu untuk ditanami jagung dan padi pada musim tanam tahun ini. Penggundulan hutan secara besar-besaran tersebut telah berlangsung turun-temurun dan sudah membudaya di masyarakat setempat.Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Fernandez, yang dihubungi di Kefamenanu, Jumat (16/11), mengatakan penggundulan hutan secara massal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan panjang sehingga mempengaruhi produksi hasil pertanian maupun krisis air bersih."Kami sudah berulang kali melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak lagi menggunduli hutan, namun nampaknya kebiasaan warga untuk berkebun dengan sistem tebas bakar sulit dibatasi. Karena itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, yakni meminta masyarakat untuk mengoptimalkan lahan kritis dan menanam kembali hutan yang digunduli dengan beraneka jenis tanaman pertanian dan perkebunan bernilai ekonomis," kata Fernandez.Penggundulan hutan juga dilakukan sejumlah warga di kawasan hutan konservasi Desa Fatunaisuan, Kecamatan Miomafo Barat. Kawasan seluas 30 hektare tersebut dibabat untuk dijadikan lahan pertanian. "Kami akan turunkan tim untuk melakukan penyelidikan sejauh mana kerusakan yang dialami di kawasan hutan konservasi yang selama ini menjadi hutan adat itu," lanjutnya.Sejumlah tokoh masyarakat Desa Fatunaisuan telah mendatangi pimpinan Dewan bersama Bupati Timor Tengah Utara untuk melaporkan dampak kerusakan yang dialami akibat penggundulan hutan konservasi tersebut. "Apabila aksi pembabatan hutan ini tidak dicegah, maka sumber air yang selama ini mengairi sawah masyarakat di kaki bukit terancam kekeringan," kata Petrus Sonbay, salah satu tokoh masyarakat.Pemerintah NTT sendiri telah mengambil kebijakan untuk mengurangi efek rumah kaca akibat pemanasan global dengan menanam 400 ribu pohon setiap tahun. Penanaman pohon tersebut akan berlangsung serentak pada 28 November 2007 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil.Jems de Fortuna