TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengaku tak pernah ada mahar politik saat ia tiga kali mengikuti pemilihan presiden. JK mengikuti pilpres pada 2004, 2009, dan 2014. "Waktu zaman saya tiga kali ikut (pilpres) tidak ada (mahar)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

JK berujar mahar politik juga tidak ada ketika dia memimpin Partai Golkar. JK berseloroh mahar hanya untuk orang yang menikah. "Mahar itu kalau orang kawin. Itu maharnya simbolik, sekian riyal atau tak ada yang tinggi-tinggi kalau mahar. Mana ada tinggi mahar satu miliar, kan, ndak ada. Paling 10 juta, 20 juta," kata dia.

Baca: Mahar Rp 1 Triliun untuk Kampanye, Sandiaga Uno: Itu Pelintiran

Mengenai isu dugaan mahar politik calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), JK mengaku tidak tahu. Menurut dia bisa saja masalah itu bagian dari negosiasi untuk biaya kampanye.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya menuding Sandiaga memberi Rp 500 miliar ke PKS dan PAN. Dia menyebut mahar politik itu diberikan agar kedua partai menyetujui Sandiaga digandeng Prabowo sebagai cawapres.

Simak: Alasan KPK Tidak Bisa Usut Mahar Politik Jenderal Kardus Sandiaga

Menurut Andi, Prabowo hanya memilih calon wakil presiden atau cawapres yang memiliki uang untuk menyenangkan PKS dan PAN. Ia mempersilakan wartawan jika akan mengutip cuitannya di Twitter.

Tudingan Andi dibantah politikus Gerindra dan PAN. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan tudingan itu tidak perlu dibahas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga berpendapat senada. Zulkifli menyebut pernyataan Andi Arief itu sebagai berita bohong alias hoaks. PKS bahkan berencana melaporkan Andi Arief ke polisi terkait cuitannya soal Sandiaga memberikan mahar politik.