Jokowi Mengaku Melibatkan KPK dalam Memilih Cawapres

Reporter

Friski Riana

Rabu, 8 Agustus 2018 19:57 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. Presiden terlihat mengenakan sepatu kets berwarna hitam dan putih saat memimpin sidang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta-Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi mengaku turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan nama calon wakil presiden (cawapres) yang bakal ia gandeng. "Melibatkan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Jokowi melibatkan KPK untuk memastikan cawapres pilihannya berstatus bersih dari kasus korupsi. Cara tersebut juga pernah dipakai Jokowi saat memilih menteri Kabinet Kerja pada saat pertama kali baru terpilih sebagai presiden.

Baca: Siapa Cawapres Jokowi? Rommy PPP: Dia Mewakili Pelangi NKRI

Para menteri harus bebas dari tanda merah atau kuning KPK. Tanda merah menandakan adanya risiko tinggi calon menteri terlibat kasus dugaan korupsi. Sedangkan tanda kuning menandakan calon menteri tersebut pernah dilaporkan masyarakat ke KPK.

Untuk nama cawapres, Jokowi memberi sebuah petunjuk, yaitu berinisial M. "Depannya pakai M pokoknya," kata dia.

Jokowi masih enggan menyebutkan nama cawapresnya secara utuh. Ketika disebutkan satu per satu sosok bakal cawapres dengan nama depan M, Jokowi malah bergurau. Ia kemudian menyebutkan beberapa sosok di hadapan awak media. "Pak Maruf? Muhammad Jusuf Kalla juga M. Mbak Puan juga M. Mas Airlangga juga M," kata dia sambil berseloroh.

Nama-nama cawapres Jokowi yang sudah beredar dan memiliki unsur huruf M pada namanya, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Muhammad Romahurmuziy.

Simak: Pertemuan Koalisi, Jokowi: Kalau Ada Mungkin Dadakan

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

14 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya