TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) menangkal perkembangan radikalisme dan terorisme, termasuk isu-isu yang meresahkan masyarakat.

Baca: Jokowi Minta Babinsa Tingkatkan Kemampuan Teritorial

“Radikalisme, terorisme, jangan sampai dibiarkan berkembang kemana-mana. Isu-isu yang menimbulkan keresahan, jangan sampai berkembang di mana-mana," kata Jokowi saat memberi pengarahan kepada ribuan Babinsa di Hanggar KFX/IFX, Kementerian Pertahanan, di kompleks PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Selasa, 17 Juli 2018.

Jokowi mencontohkan isu yang tidak benar yang bisa meresahkan masyarakat. "Saya berikan contoh yang langsung menusuk ke pribadi saya, misalnya isu Presiden Jokowi itu PKI," ujar Jokowi.

Dia mengatakan isu yang menudingnya sebagai PKI itu berkembang di masyarakat. Dia meminta para Babinsa semestinya bisa menjelaskan secara logika. "PKI itu dibubarkan tahun 1965, saya lahir tahun 1961, artinya umur saya baru 4 tahun. Apakah ada PKI balita, logikanya itu saja,” kata Jokowi.

Dia melanjutkan, keluarganya juga tidak luput dari isu miring tersebut, seperti orang tua, kakek, dan neneknya. Karena itu Jokowi meminta Babinsa ikut menjernihkan isu-isu miring seperti itu.

“Menjadi kewajiban kita bersama untuk menjelaskan logika-logika, dan nalar-nalar yang memang itu masuk. Dan itu berkembang kemana-mana. Karena jelas PKI itu menjadi organisasi terlarang. TAP MPRS juga masih ada. Jelas sekali,” kata dia.

Baca: Sri Mulyani Tersenyum Saat Ditanya Soal Cawapres Jokowi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pada pertemuan itu, berkumpul 4.505 orang Babinsa. Mayoritas berasal dari Babinsa di bawah Kodam III/Siliwangi, yakni 4.435 orang. Selebihnya 70 orang berasal dari perwakilan 14 Kodam dari seluruh Indonesia. “Seluruh Bintara Pembina Desa di seluruh TNI hari ini berjumlah 60.239 orang,” ujar Hadi.

Ribuan anggota Babinsa tersebut sengaja dikumpulkan di Bandung untuk mendengarkan pengarahan langsung Presiden Jokowi. Dalam kegiatan itu, Jokowi hadir ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, serta penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan.