TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Ilham Saputra, mengatakan lembaganya tengah mengantisipasi serangan hacker menjelang pemilihan presiden atau pilpres 2019. KPU telah meminta bantuan kepada lembaga-lembaga negara terkait hal ini.

"Bagaimana lembaga-lembaga negara bisa membantu kami membentengi dari hacker-hacker tadi serta bagaimana sistem ini bisa lebih kuat dan baik di pilpres akan datang," ujar Ilham di kantor KPU, Jumat, 13 Juli 2018.

Baca: KPU Minta Tambahan Anggaran IT untuk Pemilu 2019

Menurut Ilham, KPU telah bertemu Presiden Joko Widodo terkait antisipasi hacker ini. Dia mengatakan Jokowi pada prinsipnya mendukung dan akan membantu KPU. "Kami sudah berkoordinasi ke Presiden Jokowi, kami sudah sampaikan," katanya.

Ilham mengatakan KPU akan bekerja sama dengan lembaga negara lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Direktorat Cyber Crime Polri. Hal ini, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi hacker menjelang pilpres ini.

Beberapa waktu lalu, sistem KPU sempat diretas oleh hacker. Ilham menceritakan peretasan sistem waktu itu tidak sampai ke data resmi KPU. Menurut dia, hacker hanya meretas data informasi yang akan disampaikan ke masyarakat dalam hasil pilkada kemarin.

"Jadi itu tak mengganggu, data kami tidak habis hilang semua. Karena data fisiknya ada dan direkapitulasi sampai level kabupaten kota dan provinsi," tuturnya.

Baca: KPU Tidak akan Perpanjang Jadwal Pendaftaran Caleg

Belakangan, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya terus melakukan perbaikan dan penguatan sistem untuk menghadapi ancaman peretasan yang menyerang situs resmi infopemilu.kpu.go.id.

"Setiap ada kelemahan akan kami evaluasi, akan kami tingkatkan kemampuan untuk pengamanan, kecepatan, kapasitas, dan kemampuan kami," kata Arief di kompleks parlemen, Senayan, awal Juli lalu.

SYAFIUL HADI | BUDIARTI UTAMI PUTRI