Berbeda Ketika Pilkada, Golkar Tetap Usung Jokowi di Pilpres 2019

Sabtu, 30 Juni 2018 14:00 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusap wajahnya saat memantau secara langsung hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. Airlangga mengatakan masih menunggu hasil penghitungan sah dari Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya atau Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018 tidak akan mempengaruhi arah partai berlambang beringin itu untuk mendukung Joko Widodo alias Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. "Pasca-pilkada 2018, Golkar tetap konsisten mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2019," ujar Ace di Cikini, Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.

Menurut Ace, hasil pilkada serentak 2018 juga tidak membuktikan kekalahan Jokowi dalam pilpres 2019. Sebab, ucap dia, konfigurasi partai politik pada pilkada tidak mencerminkan pilpres mendatang. Bahkan, ia menegaskan, apa yang terjadi dalam pilkada tidak akan mengubah dukungan Golkar ke Jokowi.

Baca: Pilpres 2019, PDIP Sebu Ada yang Ingin Memecah Jokowi dengan Koalisi

Partai Golkar merupakan salah satu partai yang mendukung Jokowi maju kembali dalam pilpres 2019. Partai lain yang mendukung Jokowi antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Pada pilkada serentak 2018 beberapa waktu lalu, Golkar mengklaim menang di 91 dari 171 daerah pemilihan. Jumlah itu setara dengan 53,22 persen suara.

Simak juga: Golkar dan PPP Siapkan Koalisi untuk Jokowi

Ace menuturkan Golkar akan menjalin komunikasi lagi dengan partai lain di koalisi Jokowi dalam pilpres 2019 yang sempat berbeda pilihan saat pilkada serentak 2018. Menurut Ace, Golkar memang banyak berbeda koalisi dengan PDIP saat pilkada 2018. Di Jawa Timur, misalnya, Golkar mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, sedangkan PDIP menjagokan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

1 jam lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

8 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

9 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya