TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presidenan Moeldoko membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambamg Yudhoyono (SBY) yang menyebut elemen TNI, Polri, dan BIN tidak netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

Moeldoko mengatakan netralitas ketiga lembaga tersebut sudah sangat teruji. "Saya bisa menjamin netralitas TNI, Polri, masih," kata dia di kantornya, Jakarta pada Senin, 25 Juni 2018.

Baca: SBY Mengaku Pertemuan dengan Jusuf Kalla Tak Bahas Politik

Ia juga memastikan pemerintah tidak memberi perintah khusus kepada lembaga negara tersebut untuk memihak kepada pihak tertentu. "Tidak ada kebijakan presiden dan seluruh jajaran di bawahnya untuk mempengaruhi TNI dan Polri untuk tidak netral," kata Moeldoko.

Moeldoko menyarankan kepala lembaga negara untuk mengklarifikasi tudingan soal netralitas mereka. Meskipun selama ini, kata dia, Kepala Kepolisian RI hingga Panglima TNI sudah sering berbicara memastikan netralitas mereka.

Baca: Wiranto Ajak SBY Bertemu Soal Netralitas TNI, Polri, dan BIN

SBY sebelumnya menyebut ada elemen dari BIN, Polri, dan TNI tidak netral terhadap berlangsungnya pilkada DKI Jakarta. Ia mencontohkan ada kejanggalan dalam proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana. “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

Saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun nama SBY sempat disebut oleh Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendekam di bui. “Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kaalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.

Baca: SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Begini Respons Jokowi