Empat Tahun Lagi Seluruh Tanah di Jawa Barat Bersertifikat
Kamis, 7 Juni 2018 17:42 WIB
INFO JABAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan bahwa empat tahun lagi seluruh bidang tanah di Jawa Barat bersertifikat. Sementara tahun ini ditargetkan 1,2 juta bidang tanah di Jabar sudah bersertifikat.
"Semuanya akan memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Gor Taman Bintang Fantasi, Pamanukan, Kabupaten Subang, Rabu, 6 Juni 2018.
Menurut Presiden, pada 2017 lalu, sebanyak lima juta sertifikat dikelurkan BPN. Tahun ini BPN menargetkan tujuh juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan juta sertifikat ditargetkan keluar tahun depan. Di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 594.500 sertifikat dibagikan kepada masyarakat tahun lalu.
Kantor BPN Jabar pun menargetkan 1,2 juta sertifikat keluar pada tahun ini. "Hampir sepuluh kali lipat dibanding biasanya. Tahun depan 1,5 juta sertifikat harus keluar," ucap Jokowi.
Ada 5.000 sertifikat dibagikan BPN di Kabupaten Subang. Sebanyak 3.200 penerima sertifikat hadir secara langsung di hadapan presiden, ditambah 50 orang penerima sertifikat tanah waqaf. Sebanyak 5.000 sertifikat yang dibagikan itu terdiri dari 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat dari Kabupaten Purwakarta, 1.500 sertifikat untuk warga Kabupaten Karawang, dan 1.500 sertifikat warga Kabupaten Subang.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sebidang tanah sangat berharga dan memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang sangat vital, terlebih bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang bermata pencaharian di bidang pertanian. "Sertifikasi tanah rakyat akan menjadi solusi dan antisipasi yang efektif untuk mencegah konflik-konflik pertanahan tersebut," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, pihaknya menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025. "Tanah-tanah bapak/ibu yang belum tersertifikat, atas perintah Bapak Presiden akan kita sertifikatkan kalau tidak tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi," tutur Sofyan. (*)
