TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif menuturkan ada kesulitan mendasar yang membuat nilai-nilai Pancasila kadang masih sulit diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

“Terutama sejak orde baru tumbang, Pancasila ini semakin tidak terperhatikan lagi,” kata Buya Syafii Maarif di sela kegiatan Festival Pancasila yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta pada Rabu, 6 Juni 2018.

Buya menuturkan Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu, nilai-nilainya sebenarnya telah terimplikasi melalui setiap undang-undang yang diciptakan pemerintah Indonesia.

Baca: Tanggapi Refly Harun, Budiman Sudjatmiko: Pancasila Lahir 1 Juni

Hanya saja, menurut Buya, gaung Pancasila itu kemudian surut ketika sila kelima tentang keadilan sosial yang notabene satu paket dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, belum begitu terlihat hasilnya setelah 72 tahun merdeka. "Belum terlihatnya penerapan sistem perekonomian yang berkeadilan sosial itu," kata Buya.

Menurut dia, ada berbagai sebab. Misalnya Pancasila hanya jadi jargon kekuasaan di masa lalu namun kosong dalam penerapannya. Dengan kata lain, Buya menilai negara tak serius membumikan Pancasila khususnya sila kelima sehingga masyarakat cenderung kelelahan terus menerus menerima doktrin Pancasila itu. “Dulu terjadi pecah kongsi antara kata dan perilaku dalam menerapkan Pancasila,” ujarnya.

Baca: Refly Harun: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945 Bukan 1 Juni

Buya yang juga mantan Ketua PP Muhammadiyah itu juga menjelaskan sulitnya implementasi sila kelima Pancasila itu karena hal lain. Indonesia mengidealkan penerapan sistem perekonomian Pancasila demi mencapai sebuah kondisi perekonomian yang berkeadilan sosial. Namun persoalannya, Indonesia sudah terlanjur menganut sistem perekonomian liberal sejak era Orde Baru.

Saat Indonesia menganut sistem ekonomi liberal ini, kata Buya, sekelompok orang dengan modal besar pun bebas menguasai berbagai aset sumber daya startegis yang mendorong makin tingginya jurang ketimpangan.

Buya mengatakan ketika segelintir orang menguasai kekayaan negara itulah, maka salah satu dampaknya tak lain gerakan radikal lebih gampang digerakkan dan bertumbuh subur dengan tawaran mimpi kesejahteraan. "Tugas pemerintah baik pusat dan daerah menjaga bagaimana agar distribusi perekonomian untuk mencapai keadilan itu terwujud," ujarnya.

Baca: NU Yogya: Pancasila Harus Jadi Pedoman, Apapun Agama dan Sukunya