Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Refly Harun, Budiman Sudjatmiko: Pancasila Lahir 1 Juni

image-gnews
Budiman Sujatmiko. TEMPO/Adri Irianto
Budiman Sujatmiko. TEMPO/Adri Irianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Refly Harun ihwal Hari Lahir Pancasila.

Menurut Budiman, Pancasila sebagai dasar negara memang disepakati tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), namun Pancasila sebagai ideologi diumumkan Presiden Soekarno atau Bung Karno pada 1 Juni 1945.

"Pancasila sebagai way of life, sebagai ideologi, itu diumumkan Bung Karno dalam pidatonya di depan sidang dewan Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai," kata Budiman ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 3 Juni 2018.

Baca: Refly Harun: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945 Bukan 1 Juni

Refly sebelumnya berpendapat Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila saat ini. Menurut dia, Pancasila secara utuh sebagai dasar negara ditetapkan pada 18 Agustus 1945 melalui berbagai dinamika dan hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa selain Bung Karno.

Penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, kata Refly, mendiskreditkan peran tokoh-tokoh bangsa lainnya yang juga mempunyai sumbangsih dalam kelahiran Pancasila. Kendati begitu, ia sepakat istilah Pancasila pertama kali dilontarkan Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Budiman berkukuh rumusan Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 18 Agustus 1945 bersumber dari pidato Bung Karno pada 1 Juni. Ia mencontohkan alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berbicara perihal keikutsertaan bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia merupakan penjabaran dari sila humanisme atau internasionalisme yang dikemukakan Bung Karno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jokowi: Pancasila Rumah Bagi Keragaman Bangsa Indonesia

Menurut Budiman, Bung Karno secara terang menawarkan Pancasila sebagai ideologi dasar negara pada pidatonya 1 Juni 1945. Bung Karno menawarkan lima sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Perikemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Betul hasil perdebatan banyak pihak, tetapi yang paling pokok, yang jadi babonnya terutama adalah pidato Bung Karno," kata Budiman.

Budiman menganalogikan Pancasila ibarat bayi yang lahir 1 Juni 1945, tetapi akta kelahiran dan kartu keluarga yang mencantumkan bayi itu sebagai anggota keluarga baru keluar tanggal 18 Agustus. "Ulang tahunnya kapan? Ya 1 Juni itu. Masa pas tanggal aktanya keluar," ujarnya.

Pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengatakan, menafikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ibarat menghilangkan spirit ideologi yang dikemukakan Bung Karno itu. Mengutip Bung Karno, Budiman mengatakan Pancasila yang dikemukakan 1 Juni disebut ibarat bintang penuntun, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara dipandang seperti meja yang statis.

"Bung Karno mengatakan ideologi Pancasila itu adalah bintang penuntun yang dinamis, progresif, maju sesuai dengan zaman. Tapi Pancasila juga bisa menjadi meja yang statis tempat kita meletakkan segala sesuatu. Meletakkan Pancasila 18 Agustus berarti Pancasila seolah meja yang statis saja," kata Budiman.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

2 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

Beredar poster di Medsos, Budiman Sudjatmiko diisukan bakal diplot sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi. Apa kata dia?


Ragukan Poster Menteri Kebinet Prabowo-GIbran, Budiman Sudjatmiko: Gosip Politik

2 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Ragukan Poster Menteri Kebinet Prabowo-GIbran, Budiman Sudjatmiko: Gosip Politik

Budiman Sudjatmiko meragukan keaslian poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo-Gibran.


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

8 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


Demo Menjelang Pengumuman KPU, Refly Harun Sebut Jokowi Sumber Demokrasi Rusak

8 hari lalu

Pengunjuk rasa penolak kecurangan pemilu berorasi saat pleno rekapitulasi menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Menteng, Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo Menjelang Pengumuman KPU, Refly Harun Sebut Jokowi Sumber Demokrasi Rusak

Massa masih memadati KPU menjelang pengumuman pemenang Pilpres.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Selangkah Lagi Jadi WNI, Calon Pemain Timnas Indonesia Maarten Paes Sudah Pelajari Pancasila dan Indonesia Raya

21 hari lalu

Kiper FC Dallas Maarten Paes menangkap bola serangan pemain Inter Miami dalam pertandingan uji coba di Stadion Cotton Bowl, Dallas, 23 Januari 2024. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports
Selangkah Lagi Jadi WNI, Calon Pemain Timnas Indonesia Maarten Paes Sudah Pelajari Pancasila dan Indonesia Raya

Maarten Paes ingin segera belajar Bahasa Indonesia dan berjanji bakal berkontribusi untuk perkembangan sepak bola Indonesia.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Bagaimana Tahapan Penentuan APBN?

30 hari lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Bagaimana Tahapan Penentuan APBN?

Kemenangan Prabowo-Gibran belum ditentukan KPU, tetapi program makan siang gratis telah masuk APBN 2025. Bagaimana proses RAPBN selama ini?


Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo Jalan 2025, Bujet Rp 15 Ribu per Anak

Anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis.