Alasan Kapolri Usulkan Tambahan Anggaran Rp 44,4 T untuk 2019

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 5 Juni 2018 15:34 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau pasca kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob, Depok, 10 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas anggaran Polri untuk tahun anggaran 2019. Tito mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 44,4 triliun dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 76,9 triliun.

Awalnya, Tito menjelaskan, Polri mengusulkan anggaran 2019 sebesar Rp 126,8 triliun kepada Kementerian Keuangan. Namun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk Polri sebesar Rp 76,9 triliun, sudah termasuk anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Intruksikan Polda Bentuk Satgas Antiteror

"Jadi kami melihat pagu indikatif ini cukup jauh dari usulan dan jauh dari alokasi 2018. Ini bisa berdampak pada belanja pegawai yang kami targetkan bisa naik 70 persen pada 2019," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 6 Juni 2018.

Hal tersebut, kata Tito, akan berimbas pada kinerja lembaganya. Apalagi, modal untuk membangun sarana dan prasarana Polri juga masih jauh dari kata cukup. "Belanja pegawai dan belanja barang masih jauh, yang lumayan hanya belanja barang," ujar Tito.

Terkait hal tersebut, Tito mengatakan, Polri sudah mengadakan trilateral meeting bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, Kapolri juga telah mengajukan usulan itu kepada DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan Anggaran (Banggar).

Baca: Kapolri Antisipasi Aksi Kriminal Saat Libur Lebaran 2018

Advertising
Advertising

"Kami berharap, lewat Banggar, usulan ini bisa dipenuhi. Kita tentu berharap yang ideal, tetapi semua tentu disesuaikan dengan anggaran negara. Berapa pun yang nanti diberikan, akan kami maksimalkan," ujar Kapolri.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Kahar Muzakir selaku pimpinan rapat mengatakan, usulan Kapolri tersebut sudah diterima. Selanjutnya, usulan itu akan dipelajari dan dibahas di Banggar dan Komisi III DPR. "Nanti akan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III sesuai mekanisme Undang-Undang," ujar Kahar di lokasi yang sama.

Berita terkait

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

13 jam lalu

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

Budi Gunawan menuturkan Desk Pilkada jadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

15 jam lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

15 jam lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Menteri Raja Juli Temui Kapolri, Beberkan Berbagai Masalah Kehutanan

16 jam lalu

Menteri Raja Juli Temui Kapolri, Beberkan Berbagai Masalah Kehutanan

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk kerja sama penegakan hukum di lingkungan kehutanan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

16 jam lalu

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

17 jam lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

17 jam lalu

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

Bambang Patijaya dari fraksi Golkar resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XII DPR.

Baca Selengkapnya

Kapolri Dapat Restu Menkomdigi Periksa Keterlibatan Staf Komdigi yang Lindungi Praktik Judi Online

17 jam lalu

Kapolri Dapat Restu Menkomdigi Periksa Keterlibatan Staf Komdigi yang Lindungi Praktik Judi Online

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan belum bisa menyebutkan nama-nama staf Komdigi yang terlibat dalam melindungi praktik judi online tersebut.

Baca Selengkapnya

Menkopolkam: Masa Kerja Desk Penanganan Judi Online 3 Bulan dan Bisa Diperpanjang

20 jam lalu

Menkopolkam: Masa Kerja Desk Penanganan Judi Online 3 Bulan dan Bisa Diperpanjang

Menkopolkam Budi Gunawan mengatakan, bahwa Kapolri yang akan memimpin desk penanganan judi online.

Baca Selengkapnya