Bambang Pacul PDIP Siap Masuk Bui Jika Ketua Umum Megawati Diusik

Minggu, 3 Juni 2018 05:57 WIB

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto (kiri) bersama anggota Komisi VII Fraksi PDIP Daryatmo Mardiyanto, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Semarang - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku siap masuk bui jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri diusik. Ia membantah mengkultuskan Megawati. Menurut Bambang sosok Megawati dianggap sebagai ibu.

"Beliau lebih sekedar Ketum, beliau ibu kami. Ibu itu, kasarnya, se-preman-premannya kader PDIP kalau sudah berada bersama ibu, dia akan takluk. Sosok Bu Mega yang selalu memberi contoh baik pada kami, tidak bisa dihindarkan kalau Bu Mega lalu diusik," ujar Bambang di Panti Marhaen Kantor DPD PDIP Jateng, Sabtu 2 Juni petang.

Baca juga: PWI Sarankan Radar Bogor Mengadu ke Dewan Pers

Bambang menyatakan hal ini terkait kasus penggerudukan kantor Harian Radar Bogor oleh kader PDIP. Massa yang menggeruduk kantor Radar Bogor sempat bertindak anarkis dan memukul seorang staf di sana. Peristiwa ini dikecam banyak pihak. Aliansi Jurnalis Independen mengutuk keras kekerasan yang dilakukan di kantor Radar Bogor itu.

Pernyataan Bambang Pacul pasca-kejadian itu juga dianggap kontroversial. Bambang saat itu menyebut jika kejadian serupa terjadi di Jawa Tengah maka kantor koran itu bisa rata dengan tanah.

Advertising
Advertising

Bambang menjelaskan para kader terusik saat sang Ibu Megawati diberitakan seperti yang ditulis Radar Bogor. Dalam pemberitaannya, Radar Bogor menulis judul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta. Tulisan itu terkait gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.

Bambang Pacul mengatakan posisi Megawati di BPIP saat itu belum menerima gaji, dan dianggap ongkang-ongkang kaki tanpa bekerja.

Ia mengaku sudah memberikan instruksi dan saran kepada petinggi PDIP di wilayah Bogor untuk mengendalikan massa. Namun, kericuhan tak terhindarkan saat kader yang menganggap Megawati sebagai orang tua harus diberitakan miring.

Bambang tak ambil pusing jika perilaku penggerudukan Kantor Harian Radar Bogor oleh kader PDIP jauh dari seruan idealisme partainya. Ia bahkan melontarkan pernyataan kemungkinan kantor pers lainnya di Jateng bisa rata dengan tanah, jika mengusik Megawati. Hal itu bertolak belakang dengan seruan PDIP yang menyatakan dirinya sebagai partai yang menjunjung tinggi Pancasila.

"Kalau mau menjelekkan saya, bahkan mengganti foto saya dengan kunyuk (monyet) silakan. Tidak akan ada yang marah. Namun kalau Bu Mega, sosok ibu, orang tua, dan yang membimbing kita diusik, kita jelas marah. Terlebih Jateng 'kandang banteng', banyak kader gaek yang tidak terlihat justru akan bergerak. Saya tidak bisa mencegah meski saya bilang jangan anarki," ucap Bambang.

Baca juga: Radar Bogor Dirusak, LBH Pers Desak Polisi Usut Tuntas

Alasan itulah yang membuat Bambang merasa bersyukur kejadian pemberitaan soal Megawati tidak terjadi di Jawa Tengah. Selain masih banyak kader gaek yang militan, ia juga memastikan para banteng di Jateng sungutnya akan memanjang jika induk mereka dikoyak.

"Hal itu terjadi jika hanya menyangkut Ketum, ibu kami. Saya kalau diperintah menghentikan, tidak akan bisa. Saya siap dipecat, bahkan masuk penjara kalau memang harus terjadi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Bambang menyayangkan masyarakat beropini dirinya jauh dari nilai yang selama ini ditanam partainya hanya karena satu pernyataannya, soal kantor pers yang bisa rata dengan tanah jika mengusik Megawati. Ia mengakui pernyataannya tersebut menimbulkan kontroversi, mengarah pada hal provokatif, dan cenderung pada ujaran bersifat premanisme.

"Secara hukum jelas, ada delik pers dan sebagainya, kami juga tahu itu. Ya coba saja, ibumu dihina, direndahkan, kamu marah gak. Kalau gak marah, kamu malah bisa jadi anak durhaka," ujar Bambang.

Bambang menegaskan, pihaknya sudah tidak mempermasalahkan isi pemberitaan yang dianggap tidak berimbang tersebut. Jika pihak Radar Bogor meminta maaf dan tidak mengulang, PDIP akan langsung memaafkan.

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

9 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

13 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya