Mensos: Akhir Periode Jokowi, Kemiskinan Turun Jadi 9 Persen

Selasa, 29 Mei 2018 23:33 WIB

Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan penghargaan kepada tiga kabupaten dan kota yang paling aktif dalam verifikasi dan validasi data terpadu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Jakarta (6 Maret 2018).Dok. Kemensos

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pemerintah saat ini tengah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan Indonesia agar di akhir periode jabatan Presiden Jokowi dapat menjadi 9 persen.

“Akhir periode pertama jabatan Pak Jokowi kami targetkan angka kemiskinan turun menjadi 9 persen,” ujar Idrus di Yogyakarta Selasa petang 29 Mei 2018.

Idrus menuturkan, pada tahun 2018 ini hingga akhir periode Jokowi 2019 nanti, angka kemiskinan tahun 2017 yang menurut Badan Pusat Statistik tercatat 10,12 persen bisa digenjot untuk diturunkan satu persen lebih.

Baca juga: Tekan Kemiskinan Single Digit, Bappenas Optimalkan Bansos

Adapun cara yang ditempuh salah satunya mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Advertising
Advertising

Tahun 2018 ini, jumlah keluarga penerima manfaat PKH ditarget menjadi 10 juta keluarga atau setara sekitar 40 juta jiwa. Jika pelaksanaan program PKH ini optimal, maka seharusnya angka kemiskinan bisa ditekan. Sebab, ujar Idrus, jumlah penerima manfaat tahun ini sudah di atas jumlah penduduk miskin yang jumlahnya 26 juta jiwa.

Pada 2017 silam jumlah penerima manfaat PKH masih diangka enam juta keluarga. Mengacu data BPS, Idrus menuturkan angka kemiskinan yang pada 2016 masih di atas 27 juta jiwa berkurang menjadi 26 juta lebih penduduk pada 2017.

Baca juga: Menteri Darmin Klaim Penurunan Kemiskinan Dilakukan Berkelanjutan

“Belum lagi, tahun ini target penyaluran program rastra (beras sejahtera) menyasar 15.500 keluarga (miskin), setara 65 juta jiwa, kami optimistis bisa kurangi angka kemiskinan ini,” ujarnya.

Dengan kondisi program pengentasan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan itu, maka saat ini yang tengah dioptimalkan Kementerian Sosial bukan lagi jumlah penerima program melainkan indeks penerima program.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

14 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

16 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya