INFO NASIONAL – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meluncurkan Akademi Desa 4.0, di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2018. Pendirian Akademi Desa 4.0 merupakan upaya mendukung Indonesia 4.0 sekaligus sebagai respons positif terhadap Industri 4.0.

Melalui Akademi Desa 4.0, beragam pelatihan diselenggarakan untuk perangkat desa, pengurus badan usaha milik desa (BUMDes), pengelola kegiatan desa, pendamping, dan pengelola lembaga kemasyarakatan. Pelatihan dilakukan sesuai dengan standar yang ada dan para lulusan berhak mendapat sertifikasi untuk menjamin kompetensi serta kualitas guna menyongsong Indonesia 4.0. Selain itu, Akademi Desa 4.0 juga menyediakan akreditasi kepada lembaga yang bekerja sama menjalankan sertifikasi kompetensi pembangunan desa.

Akademi Desa 4.0 ditargetkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya desa (SDM) di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Institusi ini juga memberi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan desa kepada masyarakat serta mendorong percepatan perkembangan usaha ekonomi desa.

Lisensi sertifikasi diajukan secara resmi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Akreditasi institusi diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Ruang lingkup lisensi Akademi Desa 4.0 meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Lisensi berikutnya ialah pemberdayaan masyarakat desa. Lisensi juga mencakup percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sementara sertifikasi kompetensi penyelenggara pemerintahan desa dan kawasan perdesaan meliputi sub-kompetensi keahlian kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan tenaga pendukung desa. Sedangkan sub-keahlian pembangun desa dan kawasan perdesaan meliputi pengelola kegiatan desa, pengurus BUMDes dan BUMDes Bersama, pengelola Produk Unggulan Kawasa Perdesaan (Prukades), serta pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

Sertifikasi kompetensi pemberdaya masyarakat desa meliputi pendamping masyarakat, desa dan kawasan, penggerak swadaya masyarakat, kader pos pelayanan terpadu(posyandu), serta pengurus PKK. Kompetensi pembangun daerah tertinggal, meliputi pendamping daerah tertinggal dan tim pengelola kegiatan daerah tertinggal. Kompetensi pembangun daerah transmigrasi, meliputi pendamping daerah transmigrasi dan tim pengelola kegiatan daerah transmigrasi. Kompetensi pembangunan daerah tertentu mencakup pendamping daerah perbatasan, terpencil, rawan bencana, dan konflik, serta tim pengelola kegiatan daerah perbatasan, terpencil, rawan bencana, dan konflik.

Dalam peluncuran Akademi Desa 4.0 ini, Eko memberikan kursus perdana yang disiarkan langsung melalui video conference ke kantor perwakilan BKKBN di Yogyakarta dan Makassar. Selain itu, kursus juga disiarkan secara live streaming di kantor perwakilan BKKBN, di Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Riau, Maluku, Bengkulu, dan Papua. (*)