Polri Akui Tak Bisa Bekerja Sendiri Mengatasi Terorisme

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Rabu, 23 Mei 2018 07:38 WIB

Petugas melakukan olah TKP di salah satu lokasi Bom Surabaya di GPSS Arjuno, Surabaya, Jawa Timur, 17 Mei 2018. Pascaledakan bom bunuh diri di tiga lokasi gereja yang berbeda di Surabaya pada 13 Mei lalu aparat keamanan masih terus mencari bukti lain terkait peristiwa itu. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan terorisme merupakan musuh bersama. Kerja sama dengan berbagai pihak dinilai penting untuk menanganinya.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri, apalagi sumber daya kami terbatas," kata Setyo di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: Jokowi Minta Diterapkan Cara Luar Biasa Melawan Terorisme

Setyo mengatakan ada sekitar 440 ribu personel kepolisian. Jumlahnya cukup besar, namun jika semuanya dikerahkan untuk penanganan terorisme, tugas lainnya bisa terbengkalai. Belum lagi pola terorisme yang berubah seperti melibatkan anggota keluarga dan melebur dengan masyarakat.

Kondisinya diperparah dengan munculnya teroris yang tidak ikut jaringan dan bergerak sendiri. Mereka hanya bermodalkan telepon genggam untuk mempelajari ideologi para teroris lewat media sosial.

Advertising
Advertising

Untuk itu kerja sama dengan lembaga lain menjadi penting. "Polri berharap ada kerja sama yang baik dengan TNI, BNPT, BIN, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat dan semua stakeholders terkait," katanya.

Untuk kerja sama dengan TNI, misalnya, Polri tengah menunggu hasil revisi UU Terorisme. Meskipun sebelumya penangkapan teroris sudah melibatkan Kopassus.

Baca: Menhan Ryamizard Minta RUU Terorisme Segera Disahkan

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Keamanan Mayor Jenderal Muhammad Nakir mengatakan penanganan teroris idealnya dianggap sebagai gerakan nasional. "Kalau semua bergerak tentu hasilnya akan bagus," kata dia. Dia berharap DPR bisa segera megesahkan revisi UU Terorisme.

Khusus untuk masyarakat, Polri meminta agar fungsi keamanan hingga tingkat RT kembali digalakkan kembali. Salah satunya program wajib lapor jika ada orang yang berkunjung ke daerah tersebut. Harapannya, pendataan ini bisa membantu kepolisian mendeteksi secara dini ancaman teror.

Berita terkait

BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

3 jam lalu

BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

7 jam lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

13 jam lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

3 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

3 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

3 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

5 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

6 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

7 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

7 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya