TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Kementerian Agama membatalkan proses penjaringan mubaligh atau penceramah nasional. Menurut Dahnil, langkah pemerintah menjaring mubaligh tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan di antara ulama itu sendiri.

“Hal ini justru dapat memunculkan kecurigaan dari umat atau mubaligh kepada negara. Ini tidak elok untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” kata Dahnil melalui rekaman suara yang diterima Tempo, Ahad, 20 Mei 2018.

Kementerian Agama merilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan untuk memberikan ceramah kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Pemerintah, kata dia, tidak perlu ragu dan malu untuk menganulir penjaringan tersebut. “Jangan lagi diteruskan,” ucapnya.

Baca: Ketua Pemuda Muhammadiyah Minta Dicoret dari 200 Mubaligh Kemenag

Dahnil memahami kekhawatiran pemerintah sehingga membuat kebijakan tersebut. Terutama, ujar dia, terkait dengan beberapa hal, seperti isu adanya mubaligh yang tidak punya komitmen terhadap nilai Pancasila dan kebangsaan.

Menurut dia, jika ada kepercayaan seperti itu, lebih baik pemerintah mengundang mubaligh tersebut untuk berdialog. Muhammadiyah, tutur Dahnil, bersepakat bahwa kehidupan bangsa Indonesia memang telah dirawat sejak lama lewat lisan mubaligh yang terus mengintegrasikan nilai Pancasila, kebangsaan, dan bernegara Indonesia dalam dakwahnya.

Jadi, jika ada kekhawatiran pemerintah terhadap paham di luar Pancasila, Dahnil menyarankan lebih baik mengambil jalan dialog. “Banyak mubaligh, termasuk di Muhammadiyah, yang punya komitmen tinggi terhadap hal itu. Pancasila merupakan bagian penting kami untuk menyampaikan komitmen berbangsa dan bernegara,” ucapnya. “Kalau tidak sejalan, ajak dialog.”

Menurut dia, kebijakan pemerintah menjaring mubaligh tersebut merupakan tindakan yang kontraproduktif yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan fitnah di tengah masyarakat. Untuk itu, Dahnil meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Semakin banyak nama yang dimasukkan, akan semakin banyak muncul prasangka dan tuduhan yang macam-macam terhadap mereka yang masuk (daftar) dan kepada pemerintah,” ujarnya. Dahnil juga meminta namanya dikeluarkan dari daftar nama mubaligh yang direkomendasikan pemerintah. “Saya tidak pantas.”

IMAM HAMDI