Ketua Pemuda Muhammadiyah Minta Dicoret dari 200 Mubalig Kemenag

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dok TEMPO

    Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta namanya dicoret dari daftar 200 mubalig Kemenag. “Terus terang saya merasa diri saya tidak layak berada di dalam list tersebut,” kata Dahnil melalui rekaman suara yang diterima Tempo, Ahad, 20 Mei 2018.

    Dahnil berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memasukkan namanya ke daftar nama 200 mubalig Kemenag tersebut. Namun, Dahnil menyadari bahwa tingkat keilmuan dan kelayakannya masih jauh berada di bawah mubalig ataupun ulama lain untuk dimasukkan ke daftar nama tersebut.

    Baca juga: Tak Masuk Daftar 200 Mubalig Kemenag, Ini Kata Ustad Abdul Somad

    Di sisi lain, kata Dahnil, masih banyak mubalig dan ulama yang luar biasa pantas masuk di daftar 200 mubalig Kemenag itu. “Saya merasa tidak pantas disandingkan dengan orang yang paham atas ilmu agama dan dimensi keilmuan lainnya di dalam list tersebut,” ujarnya. “Saya merasa ganjil.”

    Menurut Dahnil, kebijakan yang telah diambil tersebut lebih baik dibatalkan atau diteruskan kembali. Namun, kata dia, jika pemerintah berkukuh untuk terus merilis nama mubalig yang direkomendasikan Kemenag, “Saya meminta nama saya dianulir. Bukan karena saya menolak. Tapi, karena saya tidak layak sama sekali berada di dalam list tersebut.”

    Baca juga: MUI Minta Rilis Menteri Agama Soal 200 Penceramah Tak Diributkan

    Menurut Dahnil, banyak mubalig atau ulama yang lebih layak masuk daftar 200 mubalig Kemenag, seperti Ustad Ali Hidayat dan ustad lain yang luar biasa cerdas dan alim tapi tidak masuk. “Lebih baik dibatalkan dari pada menimbulkan syak wasangka dan memunculkan fitnah karena cenderung menimbulkan pecah belah di antara mubalig sendiri,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.