TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berencana menggelar rapat koordinasi dengan organisasi politik dan agama serta keormasan sebagai upaya penanganan terorisme.

"Saya akan ajak bicara bahwa ini urusan kita bersama. Ini urusan bangsa, ini ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa dan stabilitas nasional," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Baca: Koalisi Jokowi Sepakat RUU Antiterorisme Disahkan Sebelum Lebaran

Wiranto menuturkan, terorisme tak bisa ditangani pemerintah sendiri. Masyarakat perlu berperan aktif membantu tindakan tersebut. "Kegiatan mereka (teroris) sudah mencakup ke seluruh kehidupan masyarakat kita," ujarnya. "Ini harus diamankan bersama."

Mantan Panglima ABRI itu menyatakan teroris tak serta merta bertindak radikal, melainkan dipicu berbagai hal. Mereka direkrut kemudian dicuci otak untuk menerima pemahaman radikal. Bibit itu lalu dilatih dan didorong serta diberi semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kejam yang dinamakan teror.

Proses yang panjang ini, menurut Wiranto, tak cukup hanya dihadapi pemerintah tapi harus melibatkan komponen bangsa. "Karena mereka sudah masuk ke seluruh kehidupan kebangsaan kita," katanya.

Wiranto sendiri sudah menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas penanganan terorisme dengan pejabat setingkat menteri di kantornya Jumat siang ini. Pertemuan itu mempertimbangkan penanganan terorisme dari beragam sisi, membagi tugas, serta memperkuat kerja sama.

Baca: Wiranto: RUU Terorisme Tidak untuk Kepentingan Politik

Rapat koordinasi penanganan terorisme ini dihadiri Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Hadir pula Kepala BNPT Suhardi Alius dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi.

Menteri yang hadiri terdiri antara lain dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Menteri Sosial Idrus Marham. Hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Jaksa Agung Prasetyo.