Panglima TNI Melantik 3 Panglima dan 1 Komandan Baru di Papua

Sabtu, 12 Mei 2018 23:54 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan tongkat komando kepada Pangdivif-3/Kostrad Mayjen TNI Achmad Marzuki (tiga kanan), disaksikan Pangarmada I Laksda TNI Yudo Margono (kiri), Pangarmada II Laksda TNI Didik Setiyono (tiga kiri), Pangarmada III Laksda TNI I N.G. Ariawan (kelima kiri), Pangkoopsau III Marsma TNI Tamsil Gustari Malik (kedua kanan) dan Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol (kanan) saat upacara Peresmian Satuan Baru dan Perubahan Nama Satuan TNI di Sorong, Papua Barat, 11 Mei 2018. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melantik tiga panglima dan satu komandan baru di Markas Komando Armada III Sorong, Papua Barat.

Hadi Tjahjanto melantik Mayor Jenderal TNI Achmad Marzuki sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, Laksamana Muda TNI I Nyoman Gede Ariawan sebagai Panglima Koarmada III, Marsekal Madya TNI Tamsil Gustari Malik sebagai Pangkoopsau III, dan Brigadir Jenderal TNI (Mar) Amir Faisol sebagai Komandan Pasmar-3 Korps Marinir.

Baca: Panglima TNI: Jalan Tikus di Perbatasan Rawan Penyelundupan

Dalam kesempatan itu Hadi juga meresmikan empat satuan baru dan pergantian nama satuan TNI. "Dengan adanya Satuan TNI baru ini secara dimensi ruang memenuhi unsur kematraan lengkap, maka diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan interoperable, untuk menghadapi ancaman serta memitigasi persoalan di wilayah Indonesia Timur secara cepat," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Mei 2018.

Hadi mengatakan empat satuan baru tersebut, yaitu Divisi Infanteri 3/Kostrad, Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL dan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III. Adapun pergantian nama satuan TNI yaitu Komando Armada RI Wilayah Barat (Koarmabar) menjadi Koarmada-I dan Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim) menjadi Koarmada-II.

Hal tersebut merupakan bagian dari rencana TNI yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 10 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomer 62 Tahun 2016 serta Program 100 hari kerja Panglima TNI.

Baca: Panglima TNI dan Kapolri Tak Segan Beri Sanksi Anggota Tak Netral

Advertising
Advertising

Menurut Hadi, pembentukan empat Satuan TNI baru itu memiliki nilai strategis tinggi dan latar belakang yang cukup kompleks, karena perkembangan pembangunan kekuatan militer dunia. Khususnya perkembangan di kawasan Asia yang merupakan salah satu tolok ukur dalam perimbangan kekuatan, di mana saat ini belanja militer di Asia sudah melampaui Eropa.

Hadi mengatakan perencanaan strategis TNI ke depan mengutamakan sinergi dan interoperabilitas TNI. Karena itu, menurut Hadi, pembentukan Satuan TNI baru di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan secara serentak.

Penempatan personel di wilayah tersebut nantinya sesuai dengan daftar susunan personel dan perlengkapan serta tabel organisasi dan perlengkapan. Namun pengisiannya dilakukan secara bertahap.

"Sesuai kebijakan pemerintah Satuan tempur tidak hanya ditempatkan di Jawa, namun tersebar di seluruh Indonesia termasuk Satuan baru TNI di Sorong Papua yang baru diresmikan," kata Hadi.

Saat meresmikan empat satuan tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angakatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Berita terkait

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

1 hari lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

4 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

4 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

6 hari lalu

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

7 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

8 hari lalu

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.

Baca Selengkapnya