TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan daerah Indonesia bagian timur kerap menjadi incaran para makelar anggaran. Menurut dia, ini berlaku bagi pemerintah daerah yang baru terbentuk maupun kepala daerah yang baru terpilih.

"Ini memprihatinkan juga, daerah Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi pusat perhatian bapak presiden, tapi mereka yang biasanya paling rawan menjadi objek para calo anggaran," tutur Sri Mulyani di Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Baca: Sri Mulyani Berharap KPK Bongkar Jaringan Yaya Purnomo

Menurut dia, pemerintah daerah yang baru terbentuk atau kepala daerah yang baru terpilih biasanya memiliki tradisi untuk berkunjung ke Kementerian Keuangan. Kepala daerah baru, kata dia, rawan menjadi objek para calo anggaran. "Saya menegaskan hal itu (tradisi berkunjung), tidak perlu terjadi dan kami akan melakukan edukasi terkait itu," ucap Sri Mulyani.

Ia meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan aktif melakukan sosialisasi ihwal tidak perlunya bertemu pejabat Kementerian Keuangan. Terlebih lagi, kata Sri Mulyani, pada Juni 2018 mendatang akan berlangsung pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah Indonesia.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan untuk mengurangi interaksi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau instansi lain dalam pengurusan anggaran. Dengan begitu, baik pengiriman proposal usulan anggaran maupun pembahasannya, kata Sri Mulyani, dapat dilakukan secara online.

Baca: Sri Mulyani Beberkan Tempat Transaksi Calo Anggaran di Kemenkeu

Sri Mulyani berharap melalui skema tersebut, pengambilan keputusan diterima atau tidaknya proposal tersebut dapat lebih transparan."Ini adalah sistem yang saya minta coba dibangun dan menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mulai tahun 2018 ini (kunjungan kepala daerah) tidak ada lagi," ucap dia.

Pernyataan Sri Mulyani itu berkaitan dengan penangkapan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Yaya Purnomo. Yaya diciduk KPK lewat operasi tangkap tangan, pada Jumat pekan lalu.

Yaya diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan hadiah terkait dengan usulan dana keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. KPK menetapkan Yaya sebagai tersangka bersama anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono. Sri Mulyani pun berharap KPK membongkar jaringan Yaya Purnomo.