TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan maksud cuitan di akun twitternya soal berlakunya hukum rimba pada satu tahun menjelang pemilihan umum 2019. Hasto berujar partainya selalu menentang hukum rimba dalam pesta demokrasi.

“Kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Justru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu 18 April 2018. “Tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan.”

Baca: Wiranto Temui Ketua Umum Demokrat SBY

PDIP, kata Hasto, berkomitmen menjadikan pemilu 2019 untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang penting, menurut dia, pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. “Jadi kekuasaan bukan segala-galanya bagi PDIP. Rakyat sebagai hakim tertinggi di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, berharap kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik selama perhelatan pemilu 2019. “Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak ‘kesusupan’ agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik,” kata dia melalui akun twitternya @SBYudhoyono pada Selasa kemarin.

Simak: PDIP: Pertemuan Wiranto-SBY Buka Kemungkinan Koalisi

SBY mencuitkan itu untuk mengingatkan satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu 2019. Ia meminta semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil dan jujur. “Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria,” kata dia.

Presiden ke-6 itu juga berharap kampanye hitam dan pembunuhan karakter tidak terjadi selama Pemilu 2019. Dia juga menginginkan tidak ada hoax, ujaran kebencian dan intimidasi selama pesta demokrasi. “Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat menang, yang lemah kalah, tak peduli benar atau salah,” kata dia.