DPR Anggap Facebook Gagal Lindungi Data Pengguna

Selasa, 17 April 2018 16:15 WIB

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) dan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 April 2018. Rapat ini membahas bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat mempermasalahkan perlindungan data pribadi pengguna dalam skandal kebocoran data Facebook. Anggota Komisi Informasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menilai Facebook telah melakukan pelanggaran dengan adanya pembiaran bocornya data pengguna.

"Facebook tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab pengamanan data. Dalam case ini, Facebook seperti melakukan pembiaran," kata Andreas saat rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 17 April 2018.

Baca: Begini Klarifikasi Facebook atas Kasus Cambridge Analytica di DPR

Dalam rapat dengan Komisi Informasi, Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia Ruben Hattari mengatakan penyalahgunaan data pengguna oleh Cambridge Analytica bukanlah kebocoran sistem Facebook. "Kejadian ini bukanlah kejadian di mana pihak ketiga menembus sistem Facebook atau berhasil lolos dari perangkat pengamanan data yang kami miliki," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Aleksander Kogan, pengembang aplikasi dari #thisisyourdigitallife, mendapatkan data pengguna Facebook yang kemudian diberikan ke Cambridge Analytica. Facebook tak memberikan izin atau menyetujui pemindahan data tersebut. "Hal ini merupakan pelanggaran kebijakan platform Facebook," kata Ruben.

Advertising
Advertising

Baca: Perwakilan Masyarakat Sipil Asia Tenggara Layangkan Surat Terbuka untuk Facebook

Meski membantah adanya kebocoran, menurut Andreas, pernyataan Facebook tersebut seolah menggampangkan aspek perlindungan data pribadi pengguna. "Kejadian ini memang bukan menembus sistem Facebook, tapi bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan melindungi data pengguna," ujarnya. Andreas berpendapat data pribadi pengguna Facebook rentan disalahgunakan.

Anggota Komisi Informasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mempertanyakan persoalan kerja sama antara Facebook dan Cambridge Analytica. Terlebih lagi, persoalan muncul empat tahun berselang sejak penyalahgunaan data terjadi pada 2014. "Jika tidak diungkap media, apakah Facebook akan melakukan perubahan dan bertanggung jawab atas penggunaan data ini?" katanya.

Vice President of Public Policy Facebook untuk Asia-Pasifik Simon Milner mengatakan, pada saat data pengguna bocor, Facebook tidak memiliki hubungan dengan Cambridge Analytica sama sekali. Hubungan yang terbangun adalah antara Kogan dan Cambridge Analytica. "Tidak ada kerja sama, tidak ada nota kesepahaman yang tersusun, dan tidak ada dokumen apa pun yang mengaitkan Facebook dan Cambridge Analytica," ujarnya.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya