TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik pembagian sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi kunjungan kerja ke daerah. Menurut Idrus pembagian sembako sudah berlangsung sejak Jokowi menjadi presiden.

Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar ini menuturkan pembagian sembako demi kepentingan rakyat, sehingga tidak bisa dihentikan meskipun menjelang pemilu presiden.

Baca: Moeldoko Bantah Kupon Sembako Jokowi untuk Kampanye

"Aneh juga kalau kami bantu rakyat ada yang ngomel. Itu justru perlu dipertanyakan, mereka berjuang untuk apa? kalau kami bantu rakyat kenapa ngomel-ngomel," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Idrus menuturkan program sembako itu adalah program pemerintah yang anggarannya dialokasikan lewat Kementerian Sosial. "Ada anggaran di Kemensos. Saya tanggung jawab," ujarnya.

Simak: Kesan Jokowi Setelah Touring Naik Chopper di Sukabumi

Menurut dia, lantaran program ini untuk rakyat, maka saat pembagiannya tidak masalah jika melibatkan aparatur sipil negara atau kepolisian. "Kenapa baru sekarang mau menghadapi pemilu, baru pada ngomel. Kenapa gak dari awal," katanya.

Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial yang menggambarkan suasana pembagian sembako di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Dalam video tersebut tampak warga berbaris antre sementara sejumlah personel polisi membagikan sembako yang dimuat di dalam tas berwarna merah dan putih. Selain itu, beredar pula kupon pembagian sembako kala Jokowi berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat.

Lihat: Politikus PDIP Sebut Jokowi Mirip Umar bin Khattab

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membenarkan adanya pembagian sembako itu. Menurut dia, anggaran untuk sembako berasal dari pos bantuan presiden. Adapun pengerahan polisi, kata Moeldoko, demi menjaga ketertiban. "Karena ini ada massa besar, jangan-jangan nanti ada yang pingsan, meninggal, kan ini bisa terjadi," ujarnya.