TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo membela pendiri PAN Amien Rais dalam polemik penguasaan lahan dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Menurut dia, pernyataan Amien berdasarkan data Badan Pusat Statistik soal Rasio Gini Lahan di Indonesia.

Menurut Drajad, data tersebut juga pernah dipaparkan dalam Hasil Riset Oligarki Ekonomi yang diselenggarakan Megawati Institute pada 27 Desember 2017. "Data Megawati Institute, data dari BPS yang melakukan sensus 10 tahun sekali," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Maret 2018.

Baca: Polemik Amien Rais dan Luhut, Ini Harapan Ketua PP Muhammadiyah

Berdasarkan hasil penelitian, ditunjukkan Rasio Gini Lahan atau ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia pada 1973 sebesar 0,55. Pada 1983 sebesar 0,5 dan pada 1993 pada 0,64.

Pada 2003, rasio gini tertinggi 0,72 dan turun pada 2013 dengan rasio 0,68. "Data ini terlihat ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003. Rasio gini, semakin tinggi artinya semakin timpang," kata Drajad.

Amien pun melihat data tersebut dan meminta tafsir data dari Drajad soal rasio gini pada 2003. Drajad mengatakan dengan rasio gini tersebut artinya sebanyak 1 persen penduduk Indonesia menguasai 74 persen lahan. "Yang disampaikan Pak Amien, itu konsisten dengan yang disampaikan dengan BPS," kata dia.

Baca: Tanggapi Amien Rais, Jokowi: Enggak Ada Pengibulan, Ini Beneran

Polemik Amien Rais dan Luhut Binsar Panjaitan berasal dari pernyataan keras Luhut bagi pengkritik pemerintah. Luhut mengancam akan mencari dosa dan rekam jejak seseorang yang dianggap lebih senior darinya karena mengritik pemerintah secara serampangan.

Ancaman Luhut diduga tertuju kepada Amien Rais yang sebelumnya menyebut soal program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai sebuah pembohongan publik. Amien Rais juga menyebut soal penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menilai ada upaya menggeser substansi kritik dari Amien. Malahan, kata dia, pemerintah harus sungguh-sungguh menjawab kritik Amien tersebut. "Jangan cuma ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis," kata dia.

Hanafi, yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR ini, menyatakan kritik Amien Rais tersebut tidak harus dianggap sebagai ancaman. Sebab, menurut dia, masih banyak konflik agraria yang membenturkan masyarakat dan perusahaan tertentu. "Oleh karenanya, ketimpangan lahan betul-betul harus dieksekusi, harus dicarikan solusinya," ujarnya.