Waktu Seleksi Pimpinan LPSK 2018 Diperpanjang, Simak Jadwalnya

Selasa, 27 Maret 2018 09:32 WIB

29_metro_lpsk

TEMPO.CO, Jakarta - Lowongan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepi, Ketua Panitia Seleksi LPSK Imam B Prasodjo menjelaskan perpanjangan waktu untuk seleksi. Masa seleksi itu diperpanjang karena sepinya pendaftar untuk tiga posisi.

“Cuma ada 16 orang untuk tiga jabatan, jadi diperpanjang,” kata Imam saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Maret 2018.

Baca: Pendaftaran Pimpinan Tinggi Pratama LPSK Sepi Peminat

Pendaftaran online dan penerimaan berkas dari yang semula dijadwalkan pada 2-16 Maret 2018, diperpanjang menjadi 23 Maret-6 April 2018.

Pemeriksaan dan seleksi administrasi dari yang awalnya 2-19 Maret, menjadi 23 Maret–8 April 2018. Tes tertulis 16 April dan hasilnya diumumkan pada 24 April 2018. Peserta yang lulus seleksi tertulis akan menjalani Assessment Center pada 26-27 April 2018, hasilnya diumumkan pada 9 Mei 2018.

Baca juga: LPSK Buka Lowongan Pimpinan Tinggi Pratama

Peserta yang dinyatakan lulus akan menjalani seleksi terakhir, yaitu wawancara dan tes kesehatan pada 14 dan 15 Mei 2018. Pengumuman hasil akhir dan sekaligus menutup rangkaian panjang seleksi itu pada 21 Mei 2018.

Untuk mengetahui persyaratan dan berkas yang harus dikumpulkan untuk diseleksi, calon pendaftar bisa melihatnya di laman www.lpsk.go.id. Salah satu persyaratan yang disebutkan, pendaftar merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan minimal IV/a.

Imam berharap perpanjangan waktu seleksi dan pengumuman seleksi calon pimpinan LPSK ini akan menjaring lebih banyak peserta yang mendaftar. “Saya khawatir kalau tidak disebarkan, peminat sepi karena tidak diberitakan,” kata dia.

Advertising
Advertising

Berita terkait

DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

30 hari lalu

DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

DPR telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK pada 1-2 April 2024.

Baca Selengkapnya

Sidang Mario Dandy, LPSK Jelaskan Restitusi Rp 120 Miliar untuk Biaya Hidup D Selama 54 Tahun

21 Juni 2023

Sidang Mario Dandy, LPSK Jelaskan Restitusi Rp 120 Miliar untuk Biaya Hidup D Selama 54 Tahun

Biaya restitusi Rp 120 miliar yang harus ditanggung terdakwa Mario Dandy Satriyo diproyeksikan dapat membiayai hidup D 54 tahun lamanya.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung LPSK Buka Cabang Gandeng Rumah Aspirasi

16 Februari 2023

Bamsoet Dukung LPSK Buka Cabang Gandeng Rumah Aspirasi

Setiap anggora MPR memiliki Rumah Aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.

Baca Selengkapnya

Doddy Prawiranegara Minta Jadi JC karena Diintimidasi Teddy Minahasa, LPSK: Masih Telaah

25 November 2022

Doddy Prawiranegara Minta Jadi JC karena Diintimidasi Teddy Minahasa, LPSK: Masih Telaah

LPSK masih menelaah berkas permohonan justice collaborator dari AKBP Doddy Prawiranegara dalam kasus sabu Teddy Minahasa.

Baca Selengkapnya

Dody Prawiranegara Bertemu LPSK, Adriel: Mohon Pejabat Negeri, Teddy Minahasa Masih Jenderal Aktif

5 November 2022

Dody Prawiranegara Bertemu LPSK, Adriel: Mohon Pejabat Negeri, Teddy Minahasa Masih Jenderal Aktif

Tim penasihat hukum tersangka kasus narkoba AKBP Dody Prawiranegara dan kawan-kawan memastikan LPSK telah menemui kliennya.

Baca Selengkapnya

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

2 Oktober 2022

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.

Baca Selengkapnya

Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

11 Agustus 2022

Pilu Putri Candrawathi, Terus Menangis saat Rumah Pribadi Ferdy Sambo Digeledah dan Asesmen

Putri Candrawathi, mengalami trauma psikis berat dan depresi berdasarkan hasil asesmen psikologis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Baca Selengkapnya

LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

22 Januari 2021

LPSK Mendesak Pemerintah Lebih Ketat Mengawasi Bansos Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus bagi difabel korban tindak pidana.

Baca Selengkapnya

Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

8 Februari 2020

Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kasus Prostitusi di Padang

Ombudsman Perwakilan Sumbar telah meminta penjelasan ihwal proses yang dilakukan kepolisian.

Baca Selengkapnya

LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

10 Desember 2019

LPSK Usulkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sudah saatnya, kata Edwin, pemerintah melakukan aksi nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Baca Selengkapnya