PKB: Elektabilitas Jokowi Naik, Jika Pilih Muhaimin Jadi Cawapres
Reporter
Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor
Juli Hantoro
Senin, 26 Maret 2018 20:17 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan elektabilitas Jokowi akan meningkat jika memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.
"Ini jadi memperkuat posisi Pak Jokowi. Kalau dengan calon yang lain ya sama karena basisnya sama, tapi dengan Cak Imin menambah basis," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
Daniel menambahkan akan membahas ihwal Pemilihan Presiden 2019 setelah Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) pada Juni 2018. Dalam musyawarah itu akan dibahas soal keputusan dukungan dan koalisi partai, serta pencalonan Muhaimin. "Saat ini seluruh kader se-Nusantara berkeras Cak Imin harus maju jadi wapres," ujarnya.
Baca juga: Muhaimin Iskandar: Berita Langit Hampir Pasti Jokowi ke Saya
Daniel pun enggan berandai-andai soal kemungkinan partainya mengalihkan arah koalisi jika Cak Imin tak digaet Jokowi sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, keputusan akhir akan dibahas dalam musyawarah pimpinan. "Segala kemungkinan dibahas nanti di muspimnas bulan Juli," ujar Daniel.
Hingga kini, PKB menjadi salah satu partai yang belum menentukan sikap dan arah koalisi menjelang pemilihan presiden. Meski menjadi partai pendukung pemerintah, PKB juga tak kunjung menentukan sikap apakah akan mendukung kembali Jokowi atau tidak. PKB pun mendorong Muhaimin maju dalam kontestasi pemilihan presiden.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya belum tentu mendorong Cak Imin untuk menjadi calon wakil presiden Joko Widodo. Menurut dia, meski Muhaimin sekarang menjadi Wakil Ketua MPR, masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan.
Baca juga: Tawarkan Muhaimin ke Jokowi, PKB Namakan Poros Soekarno-Gus Dur
Hasto tidak memungkiri jika jabatan Wakil Ketua MPR bisa mendongkrak elektabilitas Muhaimin Iskandar. Namun, kata dia, elektabilitas bukan faktor segalanya dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presiden.