Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik 26 anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat istimewa, di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, 17 Agustus 2017. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal tidak membantah mengenai adanya 414 perwira yang menganggur atau non-job. Salah satu pangkat yang paling banyak macet untuk naik jabatan, kata Iqbal, adalah komisaris besar karena penyediaan dan permintaan tidak berimbang.
"Saat ini, kami sedang melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia (SDM) di Polri," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 26 Maret 2018.
Sebelumnya, anggota Komisi Polisi Nasional, Bekto Suprapto, mengatakan ada 414 komisaris besar tak punya jabatan hingga Desember 2018. Bekto mengaku mendapat informasi ini dari Asisten SDM Mabes Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto.
Keadaan menganggur itu biasanya terjadi selepas para perwira bersekolah pimpinan. Mereka menolak dipindahkan ke daerah dan rela menganggur. Adapun yang dimaksud menganggur adalah mereka ditempatkan sebagai analisis kebijakan (anjak) dan tidak memiliki jabatan secara struktural.
Iqbal menuturkan Polri terus berupaya mengurangi jabatan anjak. Salah satunya dengan mengajukan jabatan anjak sebagai jabatan struktural kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kalau sudah struktural, tidak non-job lagi," tuturnya.
Iqbal menjelaskan, usul itu sudah masuk tahapan finalisasi dan tinggal menunggu persetujuan. Ia berharap ke depan masalah demand dan supply jabatan itu bisa teratasi. "SDM Polri sudah melakukan langkah strategis untuk mengikis itu," ujarnya.
