TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta kepolisian mengambil sikap tegas soal intimidasi yang dilakukan Front Pembela Islam terhadap Tempo dalam unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat, 16 Maret 2018.

“Kepolisian seharusnya menimbang juga penggerudukan ini secara hukum,” kata Usman saat dihubungi Tempo pada Selasa, 20 Maret 2018.

Sekitar 200 anggota FPI berunjuk rasa di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat, pada Jumat pekan lalu. Mereka meminta redaksi meminta maaf atas publikasi kartun di majalah Tempo yang dinilai telah menghina dan merendahkan pemimpin mereka, Rizieq Shihab.

Baca: Sejumlah Organisasi Beri Dukungan Moral Tempo Setelah Didemo FPI

Saat diterima untuk bermediasi, seorang anggota FPI menggebrak meja dan melempar gelas air mineral ke tengah meja diskusi. Intimidasi berlanjut saat Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Arif Zulkifli, dituntut keluar untuk meminta maaf di depan massa FPI. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil, seorang yang diduga anggota FPI merebut dan melempar kacamata Arif ke tengah kerumunan massa. Sementara itu, anggota FPI yang berada di bawah mobil komando juga melempari Arif dengan gelas air mineral.

Usman menuturkan kepolisian harus mengambil langkah aktif dengan melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam peristiwa itu. Kepolisian, ucap dia, dapat memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari Tempo. “Memang sudah tugas negara untuk menjamin bahwa media seperti Tempo dapat bekerja dalam atmosfer yang aman dan bebas dari tekanan massa,” ujar Usman.

Baca: Pengamat: Dua Insiden Saat FPI Demo Tempo Ancam Kebebasan Pers

Atas peristiwa tersebut, Dewan Pers juga menyesalkan terjadinya intimidasi yang dilakukan FPI. "Tidak perlu demo, melakukan intimidasi sampai melempar air mineral segala," tutur Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo saat dihubungi terpisah.

Stanley mengatakan tindakan fisik seperti itu semestinya tidak terjadi. Sebab, hal itu merupakan bentuk intimidasi kepada wartawan. Menurut dia, kritik dari Tempo merupakan karikatur editorial, yang menjadi produk jurnalistik Tempo. "Presiden saja sering dikritik melalui kartun opini. Seharusnya tidak boleh marah," ucap Stanley.