Muhaimin Sebut Jokowi Nekat Jika Pilih Cawapres Bukan dari Islam

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 15 Maret 2018 07:20 WIB

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama jajaran menteri antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya (kedua kiri), Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kiri) serta tamu undangan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) mencoba kereta api bandara dari Bandara Soekarno Hatta menuju Stasiun Sudirman Baru, Tangerang, Banten, 2 Januari 2018. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini Joko Widodo akan menggandeng sosok calon wakil presiden dari kelompok Islam guna mendongkrak elektabilitas dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Kalau nekat wakil bukan dari gerakan Islam, misalnya dari ekonomi murni, itu artinya hanya mengandalkan elektabilitas Pak Jokowi. Menurut saya ini rawan,” katanya di Jakarta, Rabu 14 Maret 2018.

Menurut Muhaimin, suara umat Islam tidak dapat diabaikan mengingat gairah keislaman di Indonesia tengah meletup-letup. Secara politik, hal itu ditandai dengan munculnya Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau 212.

BACA: Diam-diam Muhaimin Lamar Jokowi, Ajukan Proposal Sebagai Cawapres

Secara sosial, gairah keislaman ditunjukkan dengan meningkatnya praktik-praktik keagamaan seperti pemakaian jilbab, membludaknya jemaah umrah, hingga masifnya pendirian tempat ibadah di ruang-ruang publik.

Advertising
Advertising

Guna mengakomodasi tren tersebut, Muhaimin menilai representasi umat Islam harus memiliki tempat dalam Pilpres 2019. Saat ini, imbuh dia, Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB merupakan elemen umat Islam terkuat masing-masing di bidang organisasi massa dan partai politik.

Baca juga: Pengamat Sebut Muhaimin Iskandar Terlalu Pede Jadi Cawapres

Muhaimin atau Cak Imin beruntung memiliki latar belakang NU dan PKB sehingga dapat menjadi magnet meraup suara umat Islam. “Saya ini belum lahir saja sudah NU. Suara PKB itu 11 juta,” kata Muhaimin.

Meski demikian, Muhaimin mengakui kompetitornya sesama tokoh Islam juga terus bermunculan. Mereka a.l. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Namun, Muhaimin percaya bahwa dirinya memiliki modal sosial dan politik paling kuat dibandingkan dengan nama-nama tersebut. Apalagi, dia merasa rekam jejaknya sebagai bekas menteri, wakil ketua DPR, dan bos parpol lebih membantu mendongkrak elektabilitas Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi tak ajak saya bisa gawat. Kalau tak gandeng saya pasti menyesal,” katanya sambil tertawa.

BACA: Cak Imin Jadi Cawapres, Said Aqil: Kalau Jokowi Tak Memilih, Mau Apa?

Sayangnya, hasil survei menunjukkan bahwa Muhaimin bukan tokoh Islam paling populer, setidaknya sebagai capres. Jajak pendapat Media Survei Nasional (Median) dari 1-9 Februari 2018 menunjukkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 1,5 persen.

Urutan berikutnya adalah politisi PKS Fahri Hamzah 0,9 persen, Gubernur NTB Zainul Majdi 0,8 persen, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 0,6 persen, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. 0,5%, Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shibab 0,3 persen.

Elektabilitas Muhaimin hanya sebesar 0,2 persen, kalah dari Ustadz Abdul Shomad dan Ketua Umum Partai Islam Damai Aman Rhoma Irama dengan tingkat keterpilihan masing-masing 0,3 persen.

Survei Median dilakukan terhadap 1.000 responden dengan marjin kesalahan +/-3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

17 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya