Tak Ingin Ada Calon Tunggal, PAN Isyaratkan Berpaling dari Jokowi

Senin, 5 Maret 2018 16:52 WIB

Logo Partai Amanat Nasional (PAN)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau PAN Yandri Susanto mengatakan partainya kemungkinan tak akan mengusung Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. PAN, kata dia, akan keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2019. Ia menilai PAN tidak ingin hanya ada calon tunggal dalam pemilihan presiden pada 2019.

"Kecenderungan kuat kami, insya Allah, di luar Pak Jokowi, karena kami enggak mau calon tunggal. Kalau semua ke Pak Jokowi ya bisa jadi hanya calon tunggal," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 5 Maret 2018.

Baca juga: PKS, Gerindra, dan PAN Berkoalisi di Pilkada 2018

Yandri pun membantah kemungkinan tersebut ada karena masalah komunikasi dengan Presiden Jokowi dan koalisinya. Ia memastikan komunikasi politik dengan partai lain berjalan baik. "Komunikasi dengan PDIP bagus, dengan partai lain bagus, tidak ada masalah," ujarnya.

Yandri pun menambahkan, keputusan bulat partainya dalam menentukan arah koalisi akan diputuskan saat rapat kerja nasional pada April mendatang. "PAN mengambil keputusan bukan maunya Pak Amien (Amien Rais) atau Bang Zul (Zulkifli Hasan), tapi diputuskan berdasarkan rakernas," ujarnya. Ia menilai tak elok jika pemilu hanya ada calon tunggal.

Advertising
Advertising

PAN, bersama Partai Kebangkitan Bangsa, menjadi partai politik yang belum menentukan arah dukungan koalisi menjelang pemilihan presiden. Padahal, keduanya adalah partai pendukung pemerintah Joko Widodo. Partai Demokrat, yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, juga belum menentukan sikap.

Baca juga: Politikus PAN: Kami Tidak Selalu Berseberangan dengan Jokowi

Hal ini berbeda dengan lima partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden 2019. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Yandri pun menilai rencana pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan koalisi. Pertemuan tersebut, kata dia, adalah pertemuan biasa antar-pimpinan partai. "Kalau berbeda calon, lalu bertemu, itu bisa meredam situasi yang dinamis," ujarnya.

Berita terkait

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

3 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

4 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

4 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

4 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

5 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

6 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

7 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

7 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

10 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

10 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya