KPU Sebut Jusuf Kalla Tak Bisa Kembali Jadi Cawapres

Selasa, 27 Februari 2018 06:35 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan pers di Kantor Wapres, 19 Desember 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menanggapi soal usulan Jusuf Kalla atau JK menjadi calon wakil presiden kembali di pemilihan presiden 2019. Menurut dia, sudah ada ketentuan bahwa pejabat politik tidak boleh menduduki posisi kedua kali dalam jabatan yang sama.

"Meskipun berturut-turut tetap tidak boleh. Jadi ukurannya bukan itu melainkan adalah menduduki jabatan yang sama dua kali,” kata Wahyu di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Februari 2018.

Baca: Indo Barometer: Elektabilitas JK Masih di Atas AHY dan Muhaimin

Wahyu mengaku belum mengetahui apakah JK akan maju kembali menjadi calon wakil presiden di pilpres 2019. Namun sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan partainya masih memikirkan kemungkinan memasangkan kembali Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pilpres 2019.

Namun Puan mengatakan, dirinya sadar bahwa aturan tak memperbolehkan JK untuk menjabat dua kali. Larangan itu pula yang membuat JK memilih tak mau maju lagi sebagai calon wakil presiden Jokowi pada 2019. Menurut JK, ia harus menghormati konstitusi yang telah dibuat.

Advertising
Advertising

Baca: PDIP Kaji Lagi Kemungkinan Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai karier JK di bidang politik tak menanjak jika kembali maju sebagai cawapres dalam pilpres 2019. "Toh, sudah diketahui bagaimana posisi Pak Jusuf Kalla sebagai wapres dari Pak Jokowi," ujarnya.

Menurut Zuhro, jika JK kembali berpasangan dengan Jokowi pun, maka belum pasti kembali digandrungi masyarakat. Dia mengatakan ada perbedaan nuansa pemilu 2014 dengan 2019 dan dia tak yakin preferensi masyarakat masih sama. "Banyak perkembangan dinamika politik," ujarnya.

Zuhro mengatakan, para calon pemimpin harus memperhatikan keinginan masyarakat. "Animo masyarakat, kehendak masyarakat, itu untuk memiliki calon pemimpin baru, seorang pemimpin baru atau memang ingin ini ada kelanjutan," ujarnya.

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

14 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

15 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

16 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

17 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

19 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

1 hari lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya