PDIP Ajukan Kriteria Calon Wakil Presiden untuk Jokowi

Minggu, 25 Februari 2018 03:36 WIB

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, memberikan keterangan kepada awak media terkait persiapan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Gedung DPP PDIP, Jakarta, 9 Januari 2017. Peringatan ulang tahun PDIP tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11) dengan mengangkat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Pancasila UUD 1945, Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Denpasar – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyebutkan sejumlah kriteria calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, calon wakil presiden untuk Jokowi harus mencerminkan sifat kedwi-tunggalan.

Baca: PDIP Jajaki Kemungkinan Koalisi dengan Demokrat dan Gerindra

“Capres-cawapres seharusnya adalah dua figur yang dwi-tunggal, baik dalam ideologi, pikiran, dan sifat kenegaraannya. Syarat ideologi adalah yang utama,” kata Basarah di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 25 Februari 2018.

PDI Perjuangan, kata Basarah, juga memberikan syarat elektoral bagi calon pendamping Jokowi. Menurut dia, ini penting untuk mengerek elektabilitas Jokowi. “Syarat elektoral wakil presiden adalah tokoh yang mampu menambah elektabilitas Jokowi dan harus memiliki chemistry untuk kerja sama,” ujarnya.

Basarah menegaskan partainya tak akan mempermasalahkan latar belakang calon wakil presiden untuk Jokowi. PDIP, kata dia, tak membedakan calon wakil presiden yang berasal dari latar belakang cawapres yang berasal dari militer, sipil, dan teknokrat. “Yang paling penting adalah visi kenegaraannya sama, menambah faktor elektoral, dan ketiga punya chemistry dengan capres Jokowi," ujarnya.

Spekulasi nama calon wakil presiden mencuat seiring dengan pencalonan kembali Jokowi dalam pemilihan presiden pada 2019. Sejumlah nama muncul dalam sejumlah survei seperti Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan sejumlah nama lainnya. Muncul juga sejumlah nama dari kalangan partai politik seperti Muhaimin Iskandar, Wiranto, dan Romahurmuziy.

Advertising
Advertising

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya belum akan membahas ihwal calon wakil presiden. Menurut dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menentukan pendamping Jokowi.

Baca: Puan Maharani: PDIP Kantongi Nama-nama Cawapres Jokowi

Berbeda dengan Hasto, politikus PDIP Puan Maharani menyebutkan partainya telah mengantongi sejumlah nama yang bakal menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Nama-nama tersebut kini dalam tahap pematangan. "Kriterianya sudah ada dan kemudian orang-orangnya pun saya rasa sudah ada hanya kemudian kita matangkan," kata Puan.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

7 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya