Mabes Polri Gelar Rapat Mengantisipasi Kepulangan Rizieq Shihab

Reporter

Zara Amelia

Editor

Amirullah

Senin, 19 Februari 2018 08:12 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi sambutan penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menggelar rapat terkait rencana kepulangan Rizieq Shihab, Senin, 19 Februari 2018. Rapat akan berlangsung melalui video conference yang melibatkan para Kapolda dan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri.

Rencana rapat itu tertera dalam surat telegram Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertanggal 19 Februari 2018. Tito memerintahkan para Kapolda dan pejabat utama Polda untuk mengikuti rapat melalui video conference yang akan dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2018.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Serahkah Rizieq Shihab ke Polri Jika Pulang

Rapat yang akan dipimpin Wakapolri Komjen Syafruddin itu digelar di Pusat Pengendalian Krisis, Mabes Polri, Jakarta Selatan. "Membahas tentang kesiapan pengamanan dalam rangka antisipasi kembalinya HRS (Habib Rizieq Shihab) ke Indonesia," kata Asisten Operasi Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan, dalam surat telegram tersebut.

Simak: Bila Rizieq Pulang, Ini Deretan Kasus yang Menyambutnya

Advertising
Advertising

Kabar kepulangan Rizieq mencuat setelah adanya panitia penyambutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam tersebut. Selain itu, beredar foto tiket pesawat kepulangan Rizieq.

Baca juga: Presidium 212: Jika Diminta Anies, Rizieq Shihab Pasti Pulang

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan kepastian kepulangan Rizieq Shihab akan tergantung pada hasil salat istikharah yang dilakukannya.

Rizieq hingga kini berdiam di Arab Saudi sejak April 2017. Dia berada di sana paska ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya