KPK Keberatan Novel Baswedan Disebut Tak Kooperatif

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 13 Februari 2018 20:09 WIB

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya selepas menemui penyidik kepolisian terkait dugaan maladministrasi pemeriksaan saksi kasus Novel Baswedan, Kamis, 25 Januari 2018. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi keberatan dengan pernyataan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala yang menyebut kasus penyerangan Novel Baswedan susah diungkap karena korban tak kooperatif.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, meminta agar tidak membebankan penyidik KPK, Novel Baswedan, atas kasus teror yang ia alami.

“Kalau korban yang membuktikan, itu sama saja melempar tanggung jawab kepada korban,” ujar Febri di gedung KPK, Selasa, 13 Februari 2018.

Baca juga: KPK: Operasi Tambahan Mata Kiri Novel Baswedan Berjalan Lancar

Menurut Febri, Novel tidak mungkin mengetahui siapa yang melakukan aksi teror tersebut. Masalahnya, sebelum bisa mengetahui siapa pelakunya, mata dia sudah disiram air keras pada Selasa subuh, 11 April 2017.

Advertising
Advertising

“Jadi bagaimana mungkin bertanya pada orang yang menjadi korban penyiraman tersebut soal siapa yang menyiramnya dan lain-lain,” tutur Febri.

KPK, kata Febri, telah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dengan kasus teror tersebut. Ia juga mengatakan koordinasi terkait hal-hal teknis yang dapat dilakukan kepolisian telah dilakukan sejak jauh hari.

Sebelumnya, Adrianus menyebut Novel Baswedan tidak kooperatif dengan pihak kepolisian sehingga keterangan yang didapat belum maksimal. Febri menganggap pernyataan itu sebagai kesalahan mendasar ihwal proses investigasi sebuah tindak pidana. KPK, kata Febri, sangat menyayangkan pernyataan dari Komisioner Ombudsman itu.

“Kami keberatan dan sangat menyayangkan pernyataan tersebut,” ujar Febri.

Setelah sepuluh bulan, kasus penyiraman air keras kepada Novel tak kunjung rampung. Polisi belum juga dapat menentukan pelaku penyerangan itu. Jika pelaku penyerangan Novel tak ditemukan, Febri khawatir hal tersebut dapat berpengaruh pada perjuangan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Penyidik KPK Novel Baswedan Akan Kembali Jalani Operasi Mata

Penyerangan terhadap Novel Baswedan terjadi pada Selasa pagi, 11 April 2017. Novel disiram air keras setelah melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhsan, tak jauh dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya belum menangkap pelaku penyerangan walau telah merilis dua sketsa wajah terduga pelaku pada 24 November 2017.

Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus besar yang menjerat banyak pejabat negara. Beberapa kasus di antaranya suap cek pelawat Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004; korupsi Bank Jabar tahun 2009; suap bekas Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, tahun 2011; korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri tahun 2012; suap ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tahun 2013; dan megakorupsi proyek e-KTP 2014.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

23 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya