INFO NASIONAL - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) berupaya mendorong agar kebijakan pembangunan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kebijakan pembangunan yang mengacu pada Pancasila, semestinya dioperasionalisasikan dalam kebijakan ekonomi,” kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir, pada sesi Focus Group Discussion (FGD), yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

FGD dihadiri Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Ahmad Syafii Maarif, Kepala UKP-PIP Yudi Latief, serta perwakilan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keterlibatan lembaga-lembaga ini merupakan langkah awal koordinasi antarlembaga, yang selanjutnya bersama-sama merumuskan perwujudan sistem ekonomi berlandaskan Pancasila.

Wakil Ketua KEIN Arif Budiamanta mengatakan, cita-cita keadilan dan kemakmuran sebenarnya telah tercermin pula dalam Undang Undang Dasar 1945. Menurut dia, konstitusi telah mengamanatkan target pembangunan yang nantinya diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. "Karena itu, semangat perwujudan ekonomi yang berdasar Pancasila harus menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

“Kegiatan ini bertujuan menghimpun berbagai ide dan masukan yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kajian terkait dengan upaya perwujudan cita-cita ekonomi yang berdasar Pancasila,” ucapnya.

Dari kegiatan itu, diharapkan dapat menghasilkan buku putih (white paper) penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Di samping menghasilkan pula rencana kerja tim gabungan masing-masing lembaga. “Buku putih ini, sifatnya tidak konsepsional semata tapi juga operasional. Menjadi petunjuk pelaksanaan dan continual improvement dalam menjalankan sistem ekonomi Pancasila ini,” tuturnya.

Pembahasan diadakan guna mendukung sasaran Presiden Joko Widodo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen melalui dua komponen utama, yakni investasi dan ekspor. Harapannya, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing produk nasional meningkat, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (job creation).

“Angka pertumbuhan ekonomi, seharusnya sejalan dengan angka penciptaan lapangan yang juga lebih besar,” katanya. Arif berharap, kajian yang dibahas tersebut sudah dapat dihasilkan setidaknya dalam triwulan ketiga tahun ini. (*)