TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin membantah bahwa agama sebagai sumber konflik di Indonesia. Justru, menurut dia, agama sering kali digunakan sebagai alat pembenaran dari konflik-konflik tersebut.
“Konflik yang terjadi bukanlah konflik keagamaan, tapi konflik yang dibalut sehingga bernuansa keagamaan,” ujar Din di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.
Din tidak menutup mata ada konflik yang bernuansa agama. Namun, justru faktor non-agama seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan politiklah yang menjadi penyebab konflik tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menilai kondisi antarumat beragama di indonesia relatif tentram. Menurut dia, kondisi tenteram itu disebabkan oleh dua hal pokok.
Pertama, agama-agama di Indonesia mengajarkan prinsip perdamaian dan kerukunan. Sehingga gesekan antarumat pun bisa dihindari karena prinsip yang ditanamkan itu. Kedua, Pancasila sebagai perekat kebhinekaan masyarakat beragama di Indonesia.
“Kita patut bersyukur karena jauh sebelum kemerdekaan sudah ada kesepakatan seperti sumpah pemuda yang kemudian diperkuat dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar dia.
Pernyataan itu disampaikan Din dalam saat membuka Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Hotel Grand Sahid Jakarta. Sebanyak 450 pemuka agama hadir dalam acara ini. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman dan politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin juga hadir.
Musyawarah Besari berlangsung 5-8 Februari 2018. Ketua panitia pelaksana, Jacky Manuputty, mengatakan musyawarah ini merupakan mandat Presiden Joko Widodoi. Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan perayaan puncak agenda Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertajuk “The World Interfaith Harmony Week” di Jakarta Convention Center, 11 Februari 2018.
