Pengusiran Jurnalis BBC dari Asmat Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Juli Hantoro

Senin, 5 Februari 2018 08:48 WIB

Dokter membawa pasien bernama Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 27 Januari 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan peristiwa pengusiran jurnalis dan kontributor BBC yang meliput krisis kesehatan di Asmat, Papua, merupakan serangan terhadap kebebasan pers. Mereka adalah Rebecca Henschke, jurnalis warga negara Australia, serta dua kontributor, Dwiki dan Affan, warga negara Indonesia.

"Pengusiran para pekerja media ini jelas merupakan pelanggaran hak kebebasan berekspresi," kata Usman Hamid lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 4 Februari 2018.

Baca juga: Polri Belum Terima Investigasi Pengusiran Wartawan BBC dari Papua

Peristiwa pengusiran itu, ucap Usman, menunjukkan Papua masih belum terbuka bagi wartawan asing, meski telah dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2015.

"Sangat memalukan, anggota staf BBC diminta meninggalkan Papua hanya karena sebuah tweet yanga mengungkapkan pendapat mereka tentang bagaimana pihak berwenang menangani krisis kesehatan di Asmat," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut Usman, cakupan internasional tentang wabah campak dan malnutrisi di Asmat, yang sejauh ini telah menewaskan setidaknya 71 anak, sangat penting untuk diinformasikan kepada dunia. "Ini juga berfungsi sebagai pemeriksaan dan keseimbangan yang sangat dibutuhkan upaya pemerintah untuk menangani wabah tersebut," tuturnya. "Pihak berwenang seharusnya menerima hal tersebut sebagai sebuah kritik dan masukan."

Menurut informasi yang dihimpun Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, awalnya, tiga jurnalis BBC yang sedang liputan di Asmat itu diperiksa polisi di Agats. Dari pemeriksaan itu, diketahui mereka diperiksa karena salah satu jurnalis BBC membuat cuitan di akun Twitter-nya dalam teks dan foto soal bantuan untuk anak yang mengalami gizi buruk di Asmat berupa mi instan, minuman ringan, dan biskuit. Informasi resmi dari Kodam Cenderawasih dan Imigrasi menyatakan cuitan itu menjadi alasan polisi dan Imigrasi memeriksa jurnalis BBC tersebut.

Baca juga: Panglima TNI: Pemantauan KLB Campak di Asmat Masih Diperlukan

Setelah diperiksa polisi, Jumat, 2 Februari 2018, Dwiki terbang ke Jakarta dari Agats. Sedangkan Affan dan Rebecca diperiksa di Imigrasi Mimika hingga Sabtu, 3 Februari 2018. Seusai pemeriksaan itu, Rebecca dan Affan tak bisa melanjutkan liputannya. Keduanya dikawal aparat keamanan menuju Bandara Timika.

AJI menyesalkan soal cuitan itu menjadi dasar untuk menghalangi aktivitas peliputan jurnalis di Asmat, Papua. Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Hesthi Murthi mengatakan kasus ini juga menunjukkan aparat negara tidak memahami fungsi pers sebagai alat kontrol sosial, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Kritik yang disampaikan media berdasarkan fakta di lapangan seharusnya disikapi dengan bijak sebagai masukan, bukan malah dijadikan dalih untuk membatasi akses jurnalis," ujarnya.

Berita terkait

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

1 hari lalu

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

6 hari lalu

Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

7 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

8 hari lalu

Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

8 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

8 hari lalu

Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan

Baca Selengkapnya

Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

8 hari lalu

Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya