Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah jika keputusannya mengusulkan dua perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengarah pada konsolidasi Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Baca: Dalang Favorit Jokowi Meriahkan Pagelaran Wayang di Ultah PDIP

"Jangan dilihat saya orang partai, ini hanya soal mengisi kekosongan jika ada pejabat yang pensiun atau mengundurkan diri karena ikut Pilkada," kata Tjahjo Kumolo saat ditemui Tempo di acara pagelaran wayang, Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 27 Januari 2018.

Jika disetujui Presiden Jokowi, Tjahjo Kumolo berencana mengangkat dua pati Polri menjadi Plt Gubernur, yakni Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk menggantikan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin, menggantikan gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Keduanya akan memasuki masa pensiun pada Juni 2018, sepekan menjelang hari-H pemungutan suara Pilkada 2018. "Keputusan berada pada Presiden, apapun itu akan saya ikuti," kata Tjahjo.

Meski belum sampai kepada Presiden, keputusan Tjahjo tersebut sudah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, seperti pengamat politik, politisi partai, dan juga anggota parlemen.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah misalnya, menyebut penunjukan pati Polri menjadi Plt Gubernur dengan sendirinya menggiring opini publik jika keputusan itu bermuara pada konsolidasi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Untuk meminimalisir kecurigaan tersebut, Presiden Jokowi seharusnya tidak menyetujui penunjukan Pati menjadi Plt Gubernur itu," kata Fahri Hamzah kompleks parlemen, Jumat, 26 Januari 2018.

Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti juga berpendapat serupa. Bahkan dia menilai, keputusan Mendagri itu ngawur dan dapat memperburuk citra Jokowi. "Setelah memperbolehkan menteri rangkap jabatan, citra Jokowi akan semakin buruk jika menyetujui Pati Polri jadi Plt Gubernur," kata Ray Rangkuti di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Januari 2018.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga membantah jika partainya mengintervensi penunjukan pati menjadi Plt Gubernur. "Kami selalu mendorong terciptanya pemilu bebas, jujur dan adil," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Sabtu malam, 27 Januari 2018.