Ribuan nelayan berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. ILHAM FIKRI
TEMPO.CO,Jakarta – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera mengeluarkan regulasi soal diperbolehkannya nelayan menggunakan cantrang saat melaut secara nasional tanpa batas waktu dan tonase (GT) kapal. Ketua ANNI Riyono mengatakan hal tersebut dilakukan supaya tak membuat resah dan panik banyak nelayan.
“ANNI mendesak Kementerian untuk mengeluarkan regulasi cantrang paling lambat 10 hari agar tidak muncul keresahan dan kepanikan nelayan yang lebih luas,” kata Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo Jumat, 26 Januari 2018.
Riyono berujar akibat tidak adanya regulasi yang jelas oleh Kementerian Kelautan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan para nelayan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak nelayan yang nekat melaut harus berurusan dengan pihak kemanan.
Misalnya, kata Riyono, ada tiga kapal cantrang milik nelayan Sumenep, Madura ditahan oleh aparat keamanan. Selain itu, sebagian besar nelayan belum berani melaut karena belum ada regulasi atau surat edaran dari pemerintah sebagai pegangan hukum.
Riyono menuturkan banyak nelayan mengalami kebingungan karena beredar informasi bahwa Kementerian hanya memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut di wilayah pantai utara Jawa seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa nelayan cantrang secara nasional dipersilakan melaut.
Menurut Riyono apa yang disampaikan oleh Menteri Susi tidak memiliki dasar. Karena itu, nelayan akan tetap berpegang pada arahan Jokowi bahwa nelayan cantrang dapat melaut tanpa batasan waktu secara nasional.
“Presiden tidak pernah menyebut bahwa nelayan cantrang hanya boleh melaut di pantura Jawa. Konteks pertemuan tersebut adalah pertemuan dengan nelayan secara nasional, karena perwakilan nelayan yang hadir tidak hanya nelayan pantura namun juga ada perwakilan dari Lampung,” ujarnya.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
11 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
