TEMPO Interaktif, Kupang: Anggota Dewan Perwkilan rakyat Daerah (DPRD) Nusa tenggara Timur ( NTT) Karel Yani Mbuik menduga, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asutraoia di Pulau Landu berkaitan dengan rencana eksplorasi minyak dan gas bumi di ladang minyak Rote I dan Rote II. "Orang asing tidak mungkin melakukan aktifitas di pulau terpencil apabila tidak ada tujuan-tujuan tertentu. Banyak pejabat yang tidak tahu kalau didaerah itu kaya minyak," kata Mbuik, kemarin.Kehadiran LSM asing di Pulau Landu, Kabupaten Rote Ndao memang menjadi polemik belakangan ini. Mereka melakukan aktivitas tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Padahal pulau itu berada di wilayah Indonesia meski berbatasan langsung dengan langsung dengan Ashmore Reef, wilayah maritime Australia Utara. Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Wilayah VII Kupang, Kamis pagi memberangkatkan KRI Arun dengan puluhan personil untuk melakukan pengamatan dari dekat aktifitas LSM asal Australia itu. Kepala Dinas Penerangan Lantamal Wilayah VII Kupang, Mayor Laut Ali mengatakan, tentara akan mengambil tindakan konstitusional apabila terbukti kehadiran lembaga asing itu tidak sesuai prosedur hukum Indonesia. "Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Apabila terbukti mereka menyalahgunakan visa, maka akan dideportasi kembali ke negara asal mereka," kata Ali. Dalam melaksanakan misinya, lembaga asing itu tidak melaporkan aktifitasnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTT. Sehingga dapat dikategorikan sebagai illegal. Lembaga yang diketahui memiliki singkatan nama BACF tersebut tidak terdaftar dalam data base sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan. Jems de Fortuna