PKS: Mahar Politik Hasil dari Sistem Demokrasi
Reporter
M Taufiq
Editor
Juli Hantoro
Sabtu, 13 Januari 2018 14:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Bidang Polhukam Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suhud Aliyudin mengatakan mahar politik adalah hasil dari sistem demokrasi yang belum terbuka. "Sistem yang mendidik biaya politik mahal," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.
Suhud mengatakan mahar dalam Pilkada juga menandakan jika partai politik gagal dalam menggerakkan partainya. "Mestinya mesin partai itu ya partai sendiri yang menjalankan," katanya.
Baca juga: Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak
Suhud menanggapi pengakuan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti yang mengaku dimintai mahar sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kabar ini kemudian dibantah Gerindra.
Menurut Suhud, mahar dalam Pilkada akan memengarhui sikap politik kepala daerah saat sudah terpilih dan memimpin.
Baca juga: Anies Baswedan Bicara Mahar Politik Gerindra di Pilkada DKI 2017
Suhud menambahkan adanya mahar politik ini akan menyebabkan kader partai tidak memiliki banyak peluang untuk dimajukan dalam Pilkada.
Dalam PKS kata Suhud untuk biaya politik itu bebankan oleh partai artinya calon bukan menjadi mesin partai. "Biaya politik itu memang ada tapi bukan ditanggungkan pada calon," ujarnya.
