TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan dana yang dikeluarkan para calon kepala daerah untuk kebutuhan kampanye mereka sendiri. Dia pun menampik adanya penarikan mahar politik yang harus disetor para calon kepada partai.

"Dana untuk kampanye dari kantong calon, yang mengeluarkan dia dan untuk dia. Tapi kalau untuk parpol, tidak ada mahar sama sekali," kata Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Agus mengungkapkan hal ini terkait dengan pengakuan mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang mengaku dimintai uang saksi sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang itu akan digunakan untuk pencalonan pemilihan Gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim) 2018.

Baca juga: Mengaku Diperas Prabowo, La Nyalla: Saya Berani Sumpah Pocong

Menurut Agus, dalam pencalonan kepala daerah, partai biasanya mempertimbangkan elektabilitas dan popularitas sebelum mencalonkan seseorang. Hal ini juga dilakukan Partai Demokrat. Dia bercerita, ketika menghadap ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, orang yang ingin mendaftar pencalonan kepala daerah harus menyerahkan hasil survei dirinya. "Utamanya yang dipertimbangkan elektabilitas. Kami lihat juga kredibilitas surveinya," tuturnya.

Besaran dana yang harus dikeluarkan calon saat kampanye, kata Agus, bergantung pada kesanggupan calon. Menurut dia, jika sang calon memiliki uang dan ingin mempopulerkan diri, itu adalah urusan calon tersebut, bukan partai. Otomatis dana yang dikeluarkan pun akan besar.

Senada dengan Agus, politikus Partai Gerindra, Arief Payuono, mengatakan, jika permintaan uang terhadap La Nyalla benar, itu merupakan hal yang wajar dilakukan dalam pilgub.

Baca juga: Sandiaga Sebut La Nyalla Salah Tafsir Maksud Prabowo

"Kalaupun itu benar, sangat wajar, karena kemenangan calon ketua daerah dalam pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di tempat pemungutan suara," ujar Arief, dalam keterangan tertulis.

Kewajaran itu juga dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Fikri Yasin. Menurut dia, sangat mungkin calon kepala daerah mengeluarkan dana puluhan miliar untuk keperluan pengadaan alat peraga kampanye dan pembayaran saksi.

Fikri menyebut dana konsolidasi sebesar puluhan miliar rupiah biasanya dikeluarkan para calon yang berada di daerah-daerah besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Dana itu ada, tapi untuk dia konsolidasi, bukan untuk partai," tuturnya.