PPP: Ada Barter Politik dengan PDIP di Pilgub Sumut dan Jateng

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 10 Januari 2018 22:38 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri), didampingi Ketua Umum PPP terpilih Romahurmuziy, menghadiri penutupan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 10 April 2016. Romahurmuziy terpilih sebagai ketua umum PPP dalam Muktamar tersebut. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan ada semacam barter politik antara PPP dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menghasilkan kesepakatan untuk mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus Pane (Djarot-Sihar) dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau pilgub Sumut.

Kesepakatan itu adalah PPP menyodorkan nama putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, sebagai calon wakil gubernur untuk Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sebagai gantinya, PPP sepenuhnya mendukung Djarot-Sihar di Sumatera Utara.

Baca: PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

"Gus Yasin kita sodorkan di Jateng, kemudian kami mendukung sepenuhnya paslon (pasangan calon) yang diusung PDIP di Sumut," kata Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, di JCC Senayan, Rabu, 10 Januari 2018.

Menurut dia, keputusan itu butuh diskusi yang cukup panjang di antara kedua partai serta pengurus PPP tingkat pusat dan provinsi. "Butuh tiga malam untuk mendiskusikan keputusan ini, tadi malam baru selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan ada kontrak politik di balik lobi politik antara PDIP dan PPP, yang menyepakati mengusung Djarot-Sihar dalam pilgub Sumut.

Simak: Sihar Sitorus Ditolak PPP Sumut, Ini Sikap Djarot Saiful Hidayat

"Ada enam poin dalam kontrak politik yang kami ajukan, salah satunya pasangan Djarot-Sihar harus mengintensifkan gerakan wakaf Al-Quran," ucapnya saat dihubungi Tempo.

Djarot dan Sihar telah mendaftar menjadi calon peserta pilkada pada Rabu, 10 Januari 2018. Pasangan ini disambut meriah dengan tarian Reog Ponorogo dan Gundala-gundala, yang berasal dari Suku Karo. Namun relawan PPP Sumatera Utara menolak Sihar karena dinilai tidak sesuai dengan asas partai.

Simak: Jalan Djarot-Sihar di Pilkada Sumut Berliku

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

5 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

17 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

19 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

20 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

20 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

23 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya