TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mensinyalir saat ini sejumlah pihak berupaya melakukan delegitimasi terhadap kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Hal itu dilakukan dalam rangka persaingan menjelang Pemilu 2004. Semua orang yang berambisi menjadi Presiden, mari kita tunggu bulan Agustus 2004, kata dia, dalam diskusi bertajuk Lupakan Mega-Hamzah, Selamatkan Rakyat, di Jakarta, Kamis (16/1). Sinyalemen itu dilontarkan menyusul terjadinya peralihan isu yang diusung oleh sejumlah komponen masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga. Menurut Anung, isu yang sekarang ini berkembang adalah upaya untuk menggantikan pemerintahan yang ada di tengah jalan dari isu sebelumnya soal penurunan harga. Meski begitu, ia mengaku tidak terlalu khawatir jika cara-cara yang ditempuh masih bersifat konstitusional. Namun, jika sejumlah pihak mencoba memaksakan kehendak dalam mengganti pemerintahan yang ada, maka hal itu bisa memperburuk situasi negara saat ini. Memang memerlukan kesabaran. Maka, dalam perbaikan sistem yang kita lakukan ini jangan terpancing melakukan tindakan yang akhirnya merugikan bangsa dan membuat chaotic (situasi rusuh) yang cost-nya jauh lebih mahal, katanya. Anung sendiri menilai peluang Megawati untuk bersaing dalam pemilihan Presiden pada pemilu mendatang masih cukup besar. Hal itulah yang membuat pihak-pihak lain mencoba untuk menggerus peluang Megawati. Kalau sudah memaksakan kehendak membentuk presidium, itu sudah berlebihan, kata dia, tanpa menyebut secara jelas pihak-pihak yang dicurigainya. Dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, pengusaha Dewi Motik, dan pengamat ekonolmi Faisal Basri bekas Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, ikut hadir sebagai nara sumber. Pada kesempatan itu, Dewi meminta kepada mahasiswa agar terus melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga, meski pemerintah telah bersedia membatalkan kenaikan tarif telepon. Tinggal dua lagi, BBM dan listrik, kata dia. (Budi RizaTempo News Room)