TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi menyatakan, sistem pelayanan terpadu merupakan langkah strategis untuk menjadi langkah awal meningkatkan pelayanan pemerintah secara keseluruhan dan mendorong kinerja birokrasi pemerintah. Ia mencontohkan, Kabupaten Sragen berhasil memindahkan pedagang kaki lima sejauh 6 kilometer dari daerah asal, tanpa demonstrasi. "Bahkan pemindahan itu diiringi tabuhan gamelan dan iring-iringan kraton," ungkapnya saat membuka Pameran dan Bazar Reformasi Birokrasi di kantornya, Jumat. Keberhasilan ini, dia melanjutkan, dapat terjadi karena kabupaten itu telah berhasil meningkatkan kinerja aparat pemerintahannya. Mereka berhasil mengubah paradigma birokrasi, dengan cara memberikan pelayanan terpadu dan cepat kepada masyarakat. "Perubahan birokrasi seperti ini juga terjadi di Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri," kata Taufiq. Lebih lanjut Taufiq mengemukakan, pelayanan publik saat ini telah menjadi komditas politik dalam pemilihan kepala daerah. "Mereka yang telah berhasil melaksanakan tugasnya dalam pelayanan publik dengan baik di daerahnya, umumnya terpilih kembali dalam pilkada," ujarnya. Namun, ia menambahakan, kebijakan reformasi birokrasi yang berhasil dicapai oleh pemerintahan daerah tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat dan pemda lainnya. Sorta Tobing
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menyatakan tidak akan memotong masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kepentingan reformasi birokrasi.
Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Mulai 2006
20 November 2005
Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Mulai 2006
Nomor indentifikasi tunggal penduduk Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2006. Nomor identitas tersebut menurut rencana akan mencakup nomor identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor jaminan sosial (social security number).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Taufik Effendi menyatakan, pemerintah tidak keberatan jika Sekretaris Desa (Sekdes) diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Pemerintah membatalkan kenaikan gaji bagi pejabat dan presiden yang diusulkan beberapa waktu lalu. Sebagai ganti, gaji pegawai rendah naik awal tahun depan.
